Menteri LHK: Kemitraan pemerintah-swasta berpotensi jadi offset karbon

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyebut kemitraan pemerintah dan swasta atau public private partnership penting untuk mendukung upaya pemulihan ekosistem dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi orientasi offset karbon.

Dalam peluncuran dan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan pusat persemaian Lian Anggang di Jakarta, Kamis, Menteri LHK Siti menjelaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dan swasta sudah dilakukan dalam pembangunan pusat persemaian termasuk di Rumpin di Jawa Barat yang sudah beroperasi dan di Liang Anggang di Kalimantan Selatan yang akan segera dibangun.

"Pola public private partnership ini akhirnya menjadi sangat penting dan pentingnya lagi dia menjadi offset karbon," tutur Siti Nurbaya ketika ditemui media usai acara tersebut.

Offset karbon adalah langkah untuk mengimbangi karbon yang dihasilkan di satu tempat dengan pengurangan emisi di lokasi yang lain.

Langkah swasta untuk mendukung pemulihan ekosistem itu dapat dibuat riwayatnya dan dihitung berapa besar karbon yang berhasil dikurangi dengan berbagai langkah membantu pemulihan ekosistem tersebut.

"Kemudian bisa untuk mengatasi emisi karbon yang dikeluarkan dari kegiatan menambang, misalnya. Jadi langkah-langkah ini saya kira pola baru," tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa pada 2022 pembangunan pusat persemaian telah dan sedang dilakukan di sebelas lokasi di Indonesia. Beberapa di antaranya dilakukan dengan kerja sama bersama swasta.

KLHK telah menyiapkan 30 unit untuk pusat persemaian di semua provinsi di Indonesia yang didorong diwujudkan dengan dukungan pihak swasta.

Kolaborasi dilakukan antarkementerian dan lembaga pemerintah dengan Kementerian PUPR untuk sistem pengairan, sementara konstruksi dikerjakan bersama swasta atau BUMN.