Kementerian Investasi susun Peta Peluang Investasi di 13 provinsi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali melakukan penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI) proyek prioritas strategis yang tersebar di 13 provinsi dan siap ditawarkan pada tahun 2022.

Penyusunan PPI akan fokus pada 22 profil proyek investasi berkelanjutan yang tersebar di 13 provinsi, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang memimpin langsung Rapat Koordinasi PPI yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (4/8) pagi secara hybrid yang dihadiri oleh Gubernur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari 13 provinsi, mengingatkan pentingnya pemerintah di pusat maupun daerah untuk memberikan jalan yang jelas bagi investor untuk masuk ke Indonesia.

Oleh karena itu, penyusunan PPI akan dikawal sampai pada dokumen pra studi kelayakan (pra-Feasibility Study). PPI ini nantinya akan menjadi profil peluang investasi di daerah, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif dan mendetail kepada para calon investor.

"Hari ini kita buat Peta Potensi Investasi (PPI) sebagai instrumen kehadiran pemerintah dalam memfasilitasi masuknya investasi ke Indonesia. Dengan membuat proyek ini, kita lebih fokus, kita lihat ada market nya, investasi itu yang kita tawarkan," ucap Bahlil lewat keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Bahlil menekankan kembali bahwa ke depannya pemerintah akan fokus pada pembangunan industri berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan, agar produk yang dihasilkan memiliki nilai kompetitif dalam dunia usaha global.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru sepakat dengan pendapat Menteri Investasi mengenai pentingnya menawarkan peluang investasi yang konkret sesuai dengan target pasarnya, tidak hanya menyajikan data terkait luas wilayah, panjang garis pantai, atau banyaknya jumlah penduduk di Indonesia.

"Kita harus lakukan di luar kelaziman, lakukan hal out of the box. Kita harus jelas dulu. Ibaratnya ini penawaran seperti biro jodoh. Peminat akan datang sesuai jodoh yang ditawarkan. Kalau kita bicara PMA (Penanaman Modal Asing), pasti jawabannya Kementerian Investasi," katanya.

Herman juga mengusulkan agar Kementerian Investasi menyediakan etalase besar yang menampilkan potensi investasi di seluruh wilayah Indonesia.

Pasalnya, terkait promosi investasi, Herman menilai perlu adanya tenaga pemasaran khusus yang berperan sebagai “mak comblang” sebagai fasilitator antara calon investor dengan potensi investasi yang siap ditawarkan tersebut.

Bahlil menyambut baik masukan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatra Selatan tersebut. Kementerian Investasi/BKPM siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dengan melibatkan putra dan putri daerah dalam mempromosikan proyek investasi prioritas yang dapat ditawarkan kepada calon investor.

Ada pun 22 profil proyek investasi yang disusun dalam PPI tahun 2022 ini terdiri dari 11 proyek berbasis Sumber Daya Alam (SDA) serta 11 proyek berbasis industri manufaktur.

Klaster yang termasuk dalam proyek SDA yaitu perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, peternakan, perikanan dan energi. Sedangkan untuk proyek berbasis industri manufaktur, yaitu terdiri dari klaster industri kimia, industri aneka, industri logam, industri mesin, industri alat transportasi, dan industri elektronika.

Proyek-proyek investasi ini nanti diharapkan akan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta berkurangnya kesenjangan.

Kegiatan penyusunan PPI ini sudah dimulai oleh Kementerian Investasi sejak tahun 2020 dan pada bulan Maret 2022 lalu, telah diluncurkan sebanyak 47 proyek investasi berkelanjutan senilai Rp155,12 triliun.

Terdapat empat sektor proyek investasi berkelanjutan yang telah ditawarkan, yaitu sektor pariwisata, kawasan ekonomi, industri, dan infrastruktur yang tersebar di 33 provinsi.

Melalui berbagai strategi promosi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM, sebanyak 10 dari total 47 proyek investasi berkelanjutan tersebut telah diminati oleh investor, dengan total nilai investasi mencapai Rp39,55 triliun atau 25,49 persen dari nilai investasi seluruh proyek.