DPR: Subsidi sektor perumahan perlu tepat sasaran guna atasi "backlog"

Apresiasi untuk Kementerian PUPR yang memberikan subsidi terhadap 222.586 unit rumah di tahun 2022, senilai Rp 23,88 triliun

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menyatakan bahwa pengalokasian anggaran subsidi sektor perumahan tahun 2022 perlu betul-betul tepat sasaran dalam rangka mengatasi permasalahan backlog atau kekurangan rumah di berbagai daerah.

“Apresiasi untuk Kementerian PUPR yang memberikan subsidi terhadap 222.586 unit rumah di tahun 2022, senilai Rp 23,88 triliun. Jumlah ini lebih besar dibanding tahun 2021 yakni 157.500 unit dengan nilai Rp 16,6 triliun," kata Toriq Hidayat dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, langkah itu esensial karena berpotensi mengatasi kesenjangan antara jumlah rumah yang ada dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Toriq menyebutkan ada beberapa faktor penyebab backlog perumahan yaitu yang sangat krusial adalah basis data yang belum valid, serta kurangnya penyerapan perumahan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

“Tentang basis data, tentu saja anggaran diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Karena keterbatasan penghasilan. Seyogyanya program ini hanya bisa diakses oleh kelompok MBR saja. Namun fakta lapangan, justru tidak demikian. Kelompok Non-MBR juga dapat mengaksesnya,” tuturnya.

Ia berpendapat bahwa minimnya informasi dan sosialisasi tentang cara mengakses pinjaman perbankan kepada MBR menjadi kendala utama, apalagi ada pandangan bahwa berurusan dengan bank rumit dan sulit.

“Oleh karenanya saya sangat berharap kepada Kementerian PUPR sebagai leading sector perumahan di Indonesia agar dapat membenahi database. Bekerja sama dengan Kementerian atau lembaga yang beririsan dengan hal ini. Sehingga hanya masyarakat yang berhak saja yang bisa mendapatkan rumah subsidi,” jelasnya

Berikutnya, ia mendorong agar perlu untuk menyiapkan kantor layanan khusus yang bertugas mengatasi keterbatasan informasi masyarakat akan akses rumah subsidi.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai Perum Perumnas ke depan perlu lebih meningkatkan pembangunan hunian vertikal atau rumah susun (Rusun) untuk masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Perum Perumnas merupakan salah satu mitra kerja Kementerian PUPR yang berperan penting dalam pembangunan rumah bagi masyarakat. Kami harap Perumnas bisa terus meningkatkan pembangunan hunian berupa Rusun bagi masyarakat di daerah," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto.

Adanya dukungan pembangunan Rusun oleh Perum Perumnas yang terintegrasi dengan moda transportasi massal, lanjutnya, diharapkan mampu mendorong capaian Program Sejuta Rumah sekaligus menyediakan hunian layak dan terjangkau.

Iwan menerangkan, Perum Perumnas dapat menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga yang memiliki lahan potensial di daerah maupun kota-kota besar di Indonesia.