Pelanggaran pemasaran pengganti ASI bahayakan persepsi keluarga

Jakarta (ANTARA) - Wahana Visi Indonesia (WVI) menyatakan bahwa terjadi pelanggaran kode internasional pemasaran pengganti ASI oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat membahayakan persepsi keluarga terkait pemberian ASI eksklusif pada anak.

“Dalam rangka Pekan Menyusui Sedunia tahun ini, kami mengajak masyarakat untuk mengutamakan pemberian ASI eksklusif dan lanjut menyusui sampai dua tahun atau lebih,” kata Health Team Leader Wahana Visi Indonesia, dr. Maria J Adrijanti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Maria membeberkan bahwa sejumlah orang tua mendapat saran dari oknum tidak bertanggung jawab untuk memberikan susu formula kepada anak-anaknya, tanpa melewati pemeriksaan atau konseling lebih lanjut.

Oknum-oknum itu juga gencar mempromosikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) berupa makanan pabrikan dengan menyebut merek spesifik dalam sebuah webinar peningkatan kapasitas kader.

Baca juga: Pekan Menyusui Sedunia, "Srawung lan Sinau ASI" digelar di Sleman-DIY

Baca juga: WHO: Tingkatkan capaian target global pemberian ASI eksklusif anak RI

Sayangnya, beberapa oknum merupakan tenaga kesehatan yang punya pengaruh besar di dalam pengambilan keputusan keluarga. Hal itu sangat berbahaya karena mampu mengubah pandangan masyarakat beralih memberikan susu formula dan MP-ASI pabrikan kepada anak, yang dinilai lebih praktis dibanding harus menyusui dan membuat makanan pendamping melalui pangan lokal.

Kebijakan promosi pemerintah terkait pemberian ASI eksklusif sampai usia anak dua tahun juga dapat terganggu.

“Jika asupan ASI berhenti, dapat berisiko kepada tumbuh kembang bayi, meningkatkan risiko malnutrisi termasuk stunting, hingga menyebabkan kematian,” ujar dia.

Data Kementerian Kesehatan RI, kata Maria, melaporkan bahwa persentase pemberian ASI eksklusif bayi berusia kurang dari enam bulan di Indonesia pada 2021 sudah 69,7 persen.

Namun, masih ada provinsi dengan persentase pemberian ASI eksklusif di bawah rata-rata nasional, seperti Papua 11,9 persen, Papua Barat 21,4 persen dan Sulawesi Barat 27,8 persen.

Maria menambahkan WVI dalam mendukung pemberian ASI eksklusif dan lanjut menyusui sampai dua tahun, telah membangun bekerja sama dengan pemerintah dan mitra lokal dalam program Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA).

Upaya lain yang dilakukan yakni melalui pendekatan suara dan aksi warga negara (Citizen Voice and Action) yang memampukan adanya dialog antara warga dan pemerintah tentang penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa upaya-upaya strategis terkait pengawalan pada ibu dan anak terus digencarkan.

Promosi pemberian ASI eksklusif pada anak hingga usia dua tahun, terus diberikan sampai masyarakat pedalaman. Peningkatan edukasi mengenai ASI dimaksudkan agar keluarga memahami pemberian pola asuh yang benar, serta merubah perilaku masyarakat dalam pemenuhan gizi anak.

Bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), pihaknya mensosialisasikan pentingnya ASI eksklusif yang dapat mencegah terjadinya kekerdilan pada anak (stunting) dan mengubah stigma yang salah akibat mitos tidak mendasar dalam masyarakat.

“Pemerintah dan berbagai pihak lainnya, terus membantu menggencarkan promosi pemberian makanan pada bayi dan anak yang mencakup inisiasi menyusui dini (IMB), pemberian ASI eksklusif sampai dua tahun, termasuk pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) yang mengutamakan protein hewani,” ujar Budi.*

Baca juga: Kondisi stres pada ibu menyusui bisa pengaruhi kelancaran ASI

Baca juga: Dokter: Ibu tak perlu khawatir jika ASI tak keluar usai persalinan