BRGM siapkan beberapa skema pendanaan rehabilitasi kawasan mangrove

Jakarta (ANTARA) - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menyiapkan beberapa skema pendanaan untuk mencapai target pemerintah merehabilitasi 600.000 hektare kawasan mangrove di sembilan provinsi hingga tahun 2024.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Rabu, Sekretaris BRGM Ayu Dewi Utari menyampaikan bahwa rehabilitasi kawasan mangrove seluas 600.000 hektare membutuhkan biaya sekitar Rp26 triliun.

"Dari mana Rp26 triliun ini kita penuhi, tidak mungkin dari APBN sendiri," katanya.

Selain menggunakan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ia menjelaskan, pemerintah mengupayakan pendanaan rehabilitasi kawasan mangrove dari hibah atau pinjaman serta investasi untuk pemanfaatan jasa lingkungan.

Indonesia telah mengusulkan penyediaan dana hibah sebanyak 15 juta dolar AS atau sekitar Rp223 miliar untuk membiayai program rehabilitasi kawasan mangrove tahun 2022 ke Bank Dunia.

"Kemudian investasi, ini sedang digodok prosesnya, izin usaha pengelolaan mangrove untuk jasa lingkungan sedang dirumuskan oleh KLHK," kata Ayu.

Selain itu, ia melanjutkan, ada skema pendanaan dari kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang pengaturannya disiapkan oleh KLHK.

Rehabilitasi kawasan mangrove, menurut dia, juga dapat dilakukan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta bantuan dana dari lembaga filantropis yang berpartisipasi dalam upaya rehabilitasi kawasan mangrove.

Ia menjelaskan pula bahwa Menteri Keuangan telah menyetujui pengalokasian anggaran belanja tambahan Rp73 miliar untuk kegiatan penanaman dan rehabilitasi mangrove di lahan seluas 3.548 hektare di sembilan provinsi sasaran pada 2022.

Wilayah provinsi yang menjadi sasaran program rehabilitasi kawasan mangrove meliputi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.