Menlu tekankan pentingnya penguatan kerja AICHR

Kerja sama serupa akan lebih bermanfaat juga diintensifkan dalam konteks ASEAN.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam pertemuan dengan para perwakilan ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Interface with ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia melalui penguatan kerja AICHR.

"Perlindungan hak asasi manusia sama pentingnya dengan promosi hak asasi manusia," kata Menlu dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut Menlu menekankan pentingnya untuk memperkuat kerja AICHR melalui peningkatan engagement yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga masyarakat.

"Selain itu, interaksi secara reguler dengan lembaga hak asasi manusia internasional dan nasional juga sangat penting," demikian Kemlu.

Ia pun mengusulkan adanya pelembagaan platform untuk dialog terkait dengan hak asasi manusia setiap tahunnya.

Menurut dia, dialog untuk melihat situasi hak asasi manusia, melakukan tukar pengalaman mengenai pelaksanaan hak asasi manusia dan membantu kerja sama AICHR dalam menjalankan madatnya.

Menlu juga mengatakan bahwa interaksi secara reguler dengan lembaga hak asasi manusia internasional dan nasional juga sangat penting, terlebih mengingat Kamboja dan Indonesia akan bersama-sama menjadi tuan rumah pelaksanaan Dialog Hak Asasi Manusia pada bulan November tahun ini.

Lebih lanjut, Menlu RI juga menyoroti pentingnya isu perdagangan manusia untuk menjadi perhatian dalam lingkup kerja AICHR.

Ia mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang melakukan pembicaraan dengan otoritas Kamboja untuk menangani isu perdagangan manusia yang kian marak.

"Kerja sama serupa akan lebih bermanfaat juga diintensifkan dalam konteks ASEAN," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, juga disoroti perkembangan di Myanmar terkait dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap empat orang tahanan politik. Hal tersebut dianggap mencerminkan tak adanya komitmen Junta Militer Myanmar dalam melaksanakan konsensus 5 poin.