KPK: Sosialisasi pendidikan antikorupsi jadi kunci skor IPAK meningkat

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kunci peningkatan skor Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Tahun 2022 karena gencarnya sosialisasi pendidikan antikorupsi bagi masyarakat.

"Tren skor IPAK dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, gap-nya semakin mengecil. Ini artinya, upaya pembangunan budaya antikorupsi secara konsisten menunjukkan hasil yang semakin baik," kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis yang diterima pada Selasa.

Dalam rilisnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat skor IPAK Tahun 2022 mencapai 3,93 atau naik 0,05 poin dibandingkan tahun 2021 dengan skor 3,88. IPAK menggunakan skala indeks 0 sampai 5 di mana rentang indeks 0-1,25 sangat permisif dan skor di atas 3,76 sampai 5,00 adalah sangat antikorupsi. Oleh karena itu, skor IPAK 2022 dikategorikan sangat antikorupsi.

Wawan menjelaskan peningkatan IPAK Tahun 2022 merupakan kerja bersama seluruh pihak. Kolaborasi itu terjalin antara KPK, kementerian/lembaga, dan khususnya masyarakat Indonesia. Hal ini, menurut dia, menjadi pertanda masyarakat Indonesia sudah mulai sadar tentang tindak pidana korupsi dan dampak buruknya bagi kehidupan.

Ia menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas seluruh "stakeholder". Melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye, KPK secara berkala membuat berbagai program pendidikan antikorupsi untuk menciptakan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu korupsi.

Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK Amir Arief menjelaskan salah satu program pendidikan antikorupsi yang dilakukan KPK ialah Penguatan
Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas).

Program itu dikemas dalam bentuk pembekalan antikorupsi bagi para penyelenggara negara beserta pasangan melalui diklat pembangunan integritas untuk penyelenggara negara.

Program tersebut menyasar menteri dan eselon I dari kementerian/lembaga yang bergerak pada lini sumber daya alam (SDA), tata niaga, bisnis, ekonomi, pelayanan publik, hukum, dan politik.

Para peserta akan mengikuti pembekalan dan diklat selama satu setengah hari dan diharapkan bisa menjadi pemimpin yang menjadi teladan bagi para pegawainya di institusi masing-masing.

"Kami berikan nilai-nilai integritas atau kejujuran. Intinya, mereka jangan sampai tergoda dengan tindak pidana korupsi," kata Amir.

KPK juga melakukan penguatan integritas di dunia usaha. KPK mengajak para pelaku usaha untuk terlibat aktif mencegah korupsi dengan membangun sistem manajemen antipenyuapan pada badan usaha, sekaligus menjadi Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Antikorupsi Tersertifikasi (Paksi).

Selain itu, KPK membuat Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) dalam upaya menghentikan mata rantai korupsi politik. Program tersebut menyasar 20 partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan dibekali tentang nilai-nilai integritas.

KPK mengharapkan pada pemilu 2024 seluruh kader partai politik dapat mengikuti tahapan pemilu dengan bersih dan menjadi pemimpin yang sesuai bagi masyarakat.