KIPP nilai penjabat kada bisa ciptakan standar kepala daerah yang baik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi menilai penjabat kepala daerah berpotensi untuk menciptakan standar kepala daerah yang baik bagi masyarakat setempat dengan menghadirkan kinerja yang berprestasi dan pelayanan publik yang bagus.

“Apabila para penjabat kepala daerah ini prestasinya baik, pelayanan publiknya bagus, maka dia bisa dengan sendirinya menjadi standar bagi publik,” kata Jojo saat menjadi narasumber dalam Podcast Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Episode 1 bertajuk “Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dan Keterbatasan Inovasi”, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube FORMAPPI di Jakarta, Selasa.

Selanjutnya, tambah dia, masyarakat pun dapat menjadikan standar tersebut sebagai acuan dalam memilih kepala daerah terbaik di Pilkada 2024.

Hal senada diungkapkan pula oleh peneliti Formappi Lucius Karus. Menurut dia, selain memberikan standar tentang sosok kepala daerah yang, penjabat kepala daerah yang berprestasi dalam menjalankan tugas dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang bagus merupakan suatu wujud pendidikan politik bagi masyarakat.

Dengan standar yang dihadirkan itu, kata dia, masyarakat dapat mengetahui serta memahami pentingnya memilih kepala daerah di Pilkada 2024 berdasarkan kualitas kinerjanya.

“Itu juga penting bagi pendidikan politik untuk memastikan Pilkada 2024 itu kemudian sejak awal mulai bicara kualitas kepala daerah,” ujar Lucius.

Meskipun begitu, dalam kesempatan yang sama, menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana, menghadirkan penjabat kepala daerah yang berprestasi dengan beragam inovasi saat menjalankan tugas dan memberikan pelayanan publik yang bagus bukanlah hal yang mudah.

“Menghadirkan penjabat kepala daerah yang punya inovasi dan gagasan yang dianggap prestasi dan bagus itu bukanlah hal mudah, tantangannya banyak,” ujar dia.

Oleh karena itu, mereka perlu bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanat dari pemerintah sebagai penjabat kepala daerah.