jaminan hidupnya dari pemerintah, Rp10 ribu satu hari per jiwa
Garut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat tuntas memberikan bantuan uang tunai kerohiman bagi rumah yang tergenang banjir dan selanjutnya memberi uang jatah hidup bagi korban banjir yang rumahnya harus direlokasi selama proses pembangunan rumah baru selesai.
"Untuk uang kerohiman yang ditangani BPBD selama tanggap darurat sudah diberikan per rumah besarannya Rp500 ribu, dan jatah hidup itu dari Dinas Sosial," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Satria Budi di Garut, Selasa.
Ia menuturkan masa tanggap darurat sudah selesai selama dua pekan sejak terjadinya banjir bandang melanda 14 kecamatan di Garut pada 15 Juli 2022.
Selama tanggap darurat itu, kata dia, Pemkab Garut mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 ribu per rumah yang terdampak banjir untuk biaya membersihkan rumah.
"Totalnya yang dapat uang Rp500 ribu per rumah itu sebanyak 2.700an, sudah selesai bertahap," katanya.
Baca juga: Pemkab Garut tetapkan masa transisi bencana untuk siapkan rumah baru
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Aji Sukarmaji menambahkan, Pemkab Garut telah menetapkan masa transisi selama enam bulan setelah masa tanggap darurat selesai untuk menunggu proses relokasi rumah selesai.
Selama masa transisi darurat bencana itu, kata dia, masyarakat yang rumahnya harus direlokasi akan diberi bantuan uang atau jatah hidup sebesar Rp300 ribu per orang yang diberikan setiap bulan.
"Selama dibangun itu (rumah), jaminan hidupnya dari pemerintah, Rp10 ribu satu hari per jiwa, Rp300 ribu lah per bulan, jadi bukan per-KK, tapi per jiwa," katanya.
Baca juga: Menyelamatkan jiwa masyarakat Garut-Jabar dari ancaman banjir
Ia menyampaikan jumlah warga yang akan direlokasi dari daerah rawan banjir ke tempat lebih aman dari bencana tercatat sebanyak 140 rumah atau KK di wilayah perkotaan Garut, dan di selatan Kecamatan Banjarwangi.
Anggaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat korban banjir itu, kata dia, dialokasikan dari APBD Pemkab Garut selama tiga bulan, selanjutnya diajukan anggarannya dari Kementerian Sosial untuk tiga bulan.
"Kita tiga bulan mengajukan anggaran kepada APBD Garut dan tiga bulan lagi kita ke Kemensos," kata Aji.
Baca juga: Gubernur Jabar perbaiki 43 jembatan rusak dampak banjir Garut
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
