Anies enggan tanggapi masukan legislator PKS soal LGBT dalam CFW

Hal itu ditanyakan pada Anies usai rapat paripurna yang membahas mengenai pencabutan Perda Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi, serta pengumuman pembentukan Panitia Khusus Aset DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Namun, saat diminta untuk memberi tanggapan terkait masukan dari Suhud Alynudin, Anies enggan memberi tanggapan dan hanya melemparkan senyum.

Masukan Suhud disampaikan setelah dia menginterupsi Rapat Paripurna DPRD DKI yang dihadiri langsung oleh Anies Baswedan.

Baca juga: Wagub DKI ajak gotong royong jaga remaja dari prilaku LGBT

Dalam kesempatan itu, Suhud menjelaskan bahwa ada potensi konflik yang timbul akibat perilaku LGBT yang dipertontonkan secara terang-terangan di lokasi CFW.

"Kami melihat ada potensi konflik di masyarakat antara warga sekitar CFW dengan remaja atau masyarakat yang datang dari luar itu sebetulnya karena ada kelompok kecil yang hadir di situ mempertontonkan secara vulgar perilaku LGBT," kata Suhud di sela-sela saat rapat paripurna tersebut.

Suhud kemudian meminta agar Pemprov DKI mau terlibat dalam memberikan pencegahan dan pengamanan yang tepat agar perilaku LGBT tidak semakin menjalar, namun ia berharap ruang-ruang ekspresi masyarakat tetap dipertahankan dan tidak ditutup dengan semena-mena.

"Perlu ada pencegahan awal agar tidak terjadi konflik di masyarakat terkait dengan adanya hal seperti itu. Perlu ada pengamanan yang tepat, jangan sampai juga kita menutup ruang ekspresi masyarakat, karena ada kecenderungan sebagian kita melihat itu secara potong rata," katanya.

Baca juga: Polisi tutup sementara lokasi CFW akibat macet di Jalan Sudirman

Yang terpenting, lanjut Suhud, adalah penanganan itu tidak menutup ruang ekspresi masyarakat, tapi di saat yang sama, perilaku vulgar itu bisa dicegah.

Usai Suhud memberi interupsi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri kemudian melanjutkan Rapat Paripurna yang membahas mengenai pencabutan Perda Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi, serta pengumuman pembentukan Panitia Khusus Aset DPRD DKI Jakarta.