TNI AL berkomitmen jaga kamtibmas pariwisata di Labuan Bajo

Labuan Bajo (ANTARA) - Komandan Pangkalan TNI ALLabuan Bajo, Letnan Kolonel Laut (P) Roni, menyatakan komitmen mereka dalam tugas pokok dan fungsi sebagai penegak hukum di laut mendukung pariwisata di Labuan Bajo, di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, salah satunya dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terkait aktivitas pariwisata setempat.

"Kami akan bertindak tegas dengan mengadakan pengawasan di laut terhadap semua aksi maupun segala bentuk upaya kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan di laut, khususnya para pelaku usaha di laut dan para wisatawan di laut," kata Roni di Labuan Bajo, Minggu.

Penegasan itu dia sampaikan berkaitan dengan upaya pengamanan dalam aksi protes pelaku pariwisata di Labuan Bajo yang berencana menghentikan aktivitas pariwisata sebagai dampak dari peningkatan drastis biaya kontribusi wisata di sana menjadi Rp3,75 juta per orang ke Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Dua pulau itu juga menjadi habitat alami reptilia purba endemik ternama dunia, komodo (Varanus comodoensis) yang cuma ada di sana di seluruh dunia. Kedua pulau itu masuk ke dalam Taman Nasional Komodo, yang juga menjadi tujuan wisata utama di NTT dan Indonesia.

Roni mengatakan TNI AL sangat menghormati upaya penyampaian pendapat oleh pelaku pariwisata di Manggarai Barat. Namun, apabila ada aksi atau kegiatan yang merugikan dan mengarah pada kegiatan anarkis, maka TNI AL akan mengambil tindakan tegas.

Upaya pencegahan maupun pendekatan secara manusiawi oleh TNI AL itu untuk menciptakan iklim keamanan dan kenyamanan di wilayah laut perairan Komodo Labuan Bajo.

Terkait upaya pengamanan itu, personel TNI AL pun dikerahkan dan tersebar baik di obyek vital maupun di laut. "Kurang lebih 50 orang yang tersebar baik di objek vital maupun di laut," sebut Roni.

Sebelumnya Asosiasi Pelaku Wisata dan Individu pelaku wisata Labuan Bajo telah menyatukan persepsi dalam nota kesepahaman untuk menghentikan aktivitas pariwisata sebagai dampak dari biaya kontribusi Rp3,75 juta per orang di Pulau Komodo dan Pulau Padar.

"Kami bersepakat menghentikan semua jenis pelayanan jasa pariwisata di Kepulauan Taman Nasional dan di seluruh destinasi wisata di Manggarai Barat mulai 1-31 Agustus 2022," kata Koordinator Pelaku Wisata dan Individu Pelaku Wisata Kabupaten Manggarai Barat, Rafael Taher.

Ia bilang, itu bentuk protes penolakan pelaku pariwisata di Manggarai Barat terkait kebijakan kenaikan harga tarif masuk Taman Nasional Komodo oleh Pemerintah Provinsi NTT.