Menlu Malaysia: Perlu ada keputusan besar terkait Konsensus Lima Poin

KTT ASEAN pada November ini butuh menghasilkan keputusan besar

Kuala Lumpur (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan dalam KTT ASEAN pada November mendatang perlu ada keputusan besar terkait Konsensus Lima Poin untuk dapat mengakhiri konflik di Myanmar.

Saifuddin dalam sebuah pernyataan melalui akun media sosialnya yang diakses di Kuala Lumpur, Jumat, mengatakan dirinya telah menyarankan agar Utusan Khusus Ketua ASEAN bertemu dengan National Unity Government (NUG) dan National Unity Consultative Council (NUCC) of Myanmar.

Pertemuan tersebut, menurut dia, harus dipercepat dan perkembangannya diumumkan ke publik.

"Selanjutnya, KTT ASEAN pada November ini butuh menghasilkan keputusan besar. Apakah Konsensus Lima Poin dilanjutkan? Dapatkah itu ditingkatkan? Atau butuh menciptakan sesuatu yang baru?" ujar Saifuddin.

Setelah bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan utama, termasuk NUG dan NUCC, dengan semua upaya masih berlangsung, menurut dia, ASEAN perlu memiliki kerangka kerja yang memiliki permainan akhir dan menjabarkan semua persoalan atau proses yang dibutuhkan untuk mencapai permainan akhir tersebut.

Permainan akhirnya adalah Myanmar yang demokratis, inklusif dan adil, damai dan harmonis, makmur yang hak-hak sipil dan politiknya dijamin oleh Konstitusi, kata Saifuddin.

Dalam konteks tersebut, ia mengatakan, ASEAN butuh memiliki informasi yang akurat dan terkini tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan memperolehnya langsung dari pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, menurut dia, perolehan informasi itu harus diikuti dengan konsultasi yang inklusif dan adil oleh semua pemangku kepentingan utama.

"Mereka perlu duduk di meja yang sama, dalam pengaturan yang aman, untuk menemukan cara mengimplementasikan kerangka kerja ini, termasuk persoalan atau proses seperti bantuan kemanusiaan yang adil dan transparan, rencana transisi dan pihak pelaksana (gencatan senjata, stabilisasi dan transisi), sebuah Konstitusi Rakyat dan pemulihan umum yang bebas dan disepakati semua pihak," ujar dia.

ASEAN perlu berperan sebagai fasilitator bersama dengan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, dengan partisipasi dan dukungan dari masyarakat internasional, kata Saifuddin.