BKKBN perkuat pemahaman SDM unggul lewat kurikulum kependudukan

Sekolah juga perlu menyediakan tempat konseling bagi siswa

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perkuat pemahaman pentingnya mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) lewat kurikulum kependudukan di sekolah.

“Melalui program Kurikulum Kependudukan di sekolah, BKKBN berharap anak-anak Indonesia dapat memahami pentingnya wawasan kependudukan sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan,” kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Boni membeberkan Sensus Penduduk menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki lebih dari 270 juta penduduk. Namun, sebagian di antaranya belum memiliki kualitas daya saing sesuai dengan yang diharapkan.

Apalagi pertumbuhan penduduk yang cepat, justru akan memperlambat tercapainya kondisi ideal bagi kuantitas atau kualitas penduduk itu sendiri.

Boni melanjutkan BKKBN melakukan peningkatan pemahaman serta kualitas penduduk, melalui pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SKK) dalam memberikan pendidikan kependudukan.

Baca juga: UNFPA: Dunia akui peran BKKBN atasi masalah kependudukan

Baca juga: BKKBN raih penghargaan PBB karena RI berhasil atasi masalah penduduk

Saat ini, sudah ada 921 sekolah siaga dengan rincian 80 SD, 389 SMP, dan 452 SMA. Untuk materinya, harus dilakukan secara berjenjang. Misalkan di tingkat SD diajarkan pola gizi seimbang lewat program isi piringku.

Cara lain yang bisa dilakukan sekolah yakni dengan menggelar kegiatan berbasis budaya sebagai wadah meningkatkan literasi kependudukan melalui pojok kependudukan agar siswa memahami isu kependudukan dan lebih terencana dalam menentukan tujuan hidup di masa depan, ujarnya.

"Sekolah juga perlu menyediakan tempat konseling bagi siswa untuk melakukan konsultasi isu kependudukan yang meliputi pencegahan stunting, bahaya menikah dini hingga jarak usia melahirkan yang tiap materi disampaikan secara menarik oleh guru atau diselipkan dalam organisasi seperti OSIS," katanya.

Boni menambahkan bagi sekolah yang ingin bergabung ke dalam sekolah siaga kependudukan, maka harus memenuhi syarat yakni memiliki tiga orang guru yang telah mengikuti orientasi kependudukan, memiliki tiga dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran terkait kependudukan serta terlaksana dua kali pertemuan dalam rangka koordinasi dan penguatan sekolah siaga kependudukan.

“Sekolah yang telah ditetapkan sebagai SSK diharapkan terus mengembangkan inovasi melalui kegiatan, penguatan dan pengembangan SSK baik di internal maupun eksternal organisasi guru,” ucapnya.

Guru SMPN 3 Parompong, Kabupaten Bandung Barat Enung Khodijah mengatakan dirinya menanamkan pola pikir cinta Tanah Air lewat integrasi kependudukan.

Materi pembelajaran juga diselipkan dengan hal terkait keluarga berencana, program menikah, kesehatan ibu dan anak, rencana jumlah anak dan ekonomi keluarga, guna membentuk anak menjadi pribadi yang berpengetahuan, sehat dan berkarakter.

“Saya sendiri guru PPKM banyak hal yang menggerus tata nilai terkait perkembangan sikap. Jadi dengan penduduk banyak, karakter yang tidak sesuai dengan kodrat ini merupakan tantangan,” ujar Enung yang mengajar mata pelajaran PPKN itu.

Baca juga: BKKBN bentuk rumah data kependudukan percepat penurunan stunting

Baca juga: BKKBN: Masalah kependudukan harus diselesaikan secara menyeluruh