LKPP hemat Rp1,8 triliun belanja laptop pemerintah berkat konsolidasi

Karena efisiensi maka penggunaan uang negara bisa optimal dan bisa digunakan untuk keperluan pembangunan lainnya yang semakin mempercepat upaya pemulihan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menghemat Rp1,8 triliun atas belanja laptop dalam negeri untuk pengadaan tahun anggaran 2022 di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkat konsolidasi.

“Program konsolidasi belanja laptop senilai Rp6,33 triliun itu menghasilkan efisiensi atau penghematan hingga Rp1,8 triliun,” kata Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Kamis.

Pengadaan laptop dalam negeri sebelumnya berjalan terpisah-pisah dan kini dilakukan secara konsolidasi sehingga meningkatkan efisiensi belanja negara.

Anas mengatakan pemerintah melakukan konsolidasi belanja TIK dengan nilai belanja total Rp6,33 triliun terdiri atas TIK pendidikan Rp3,42 triliun dan TIK administrasi perkantoran Rp2,92 triliun

Melalui konsolidasi ini maka berhasil melakukan efisiensi Rp1,8 triliun terdiri atas Rp951,3 miliar untuk laptop TIK pendidikan dan Rp867,2 miliar untuk laptop administrasi perkantoran.

“Karena efisiensi maka penggunaan uang negara bisa optimal dan bisa digunakan untuk keperluan pembangunan lainnya yang semakin mempercepat upaya pemulihan ekonomi,” ujar Anas.

Anas menjelaskan produsen laptop yang dilibatkan dalam konsolidasi ini telah memenuhi unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25 persen.

Menurutnya, dengan konsolidasi ini juga bisa menstandarkan kebutuhan laptop dan mengurangi kecenderungan overspesifikasi.

“Ini juga sekaligus memberi gambaran kepada pelaku usaha bahwa mereka harus investasi di Indonesia karena besarnya prospek belanja pemerintah,” katanya.

Ia memastikan konsolidasi ke depan bisa dilakukan melalui kodefikasi barang yang saat ini sedang dirampungkan bersama Kementerian Keuangan dan BPS.

Senada dengan Anas, Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan Edi Gunawan mengatakan melalui konsolidasi nasional maka tujuan pengadaan value for money dengan kuantitas, kualitas, mutu dan biaya yang sesuai.

“Ke depan Kemenkeu akan terus mendukung dan mendorong inisiasi pengadaan yang dilakukan LKPP beserta kementerian lain,” kata Edi.