Jakarta (ANTARA News) - Sidang Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin, memutuskan bahwa PT Freeport di Papua harus tetap melaksanakan pencarian tembaga dan emas, sedangkan penyaluran dana bagi pembangunan masyarakat setempat atau "community development" akan diperiksa atau diaudit. "PT Freeport Indonesia tetap harus menjalankan operasinya demi kepentingan semua pihak," kata Menko Perekonomian Boediono kepada pers ketika menjelaskan hasil sidang trsebut kepada pers di Kantor Kepresidenan. Keputusan ini diambil setelah terjadi bentrokan fisik antara segelintir warga Papua dengan aparat keamanan di Abepura, Jayapura, pekan lalu. Akibat bentrokan itu tiga anggota polisi dan satu anggota TNI-AU gugur. Boediono, didampingi Menko Polhukam Widodo AS serta Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, masalah Freeport memang secara khusus dibahas dalam sidang yang berlangsung tiga jam tersebut. Sementara itu, Menko Polhukam Widodo menegaskan unjuk rasa yang terjadi di Abepura tersebut telah berada di luar koridor hukum. "Kita melihat unjuk rasa itu sudah keluar dari koridor hukum," tegas Widodo yang pekan lalu datang ke Jayapura bersama Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Sutanto dan Kepala BIN Syamsir Siregar atas perintah Kepala Negara. Widodo mengatakan Freeport setiap tahunnya menyediakan dana Rp400 miliar untuk pembangunan masyarakat sekitarnya. Selain itu bagi kedua suku terbesar di sana yaitu Amungme dan Komoro, masing-masing disediakan Rp5 miliar. "Kita akan mengaudit apakah dana tersebut telah benar-benar sampai kepada masyarakat atau tidak," kata Widodo.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
