Laksamana: AS harus perbarui sistem nuklir untuk lawan ancaman asing

Daya tarik sistem nuklir AS selama beberapa dekade memang sangat tinggi dan kami sangat menyadarinya

Washington (ANTARA) - Amerika Serikat harus terus memperbarui sistem komando dan kontrol nuklirnya untuk melawan pengintaian yang mungkin dilakukan oleh perusahaan asing melalui peralatan yang dipasang di menara seluler di dekat ladang misil nuklir AS.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Komando Strategis AS Laksamana Charles Richard pada Rabu (27/7).

Komentar itu muncul setelah ada pertanyaan mengenai laporan Reuters bahwa departemen perdagangan AS sedang menyelidiki ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh perusahaan peralatan telekomunikasi China Huawei.

Ada kekhawatiran bahwa sejumlah instalasi Huawei di AS dapat menangkap informasi sensitif tentang ladang misil dan nuklir dan mengirimkannya ke Beijing.

Penyelidikan yang sebelumnya tidak dilaporkan diluncurkan oleh departemen perdagangan AS tak lama setelah Joe Biden menjabat pada awal tahun lalu, menurut beberapa narasumber kepada Reuters.

Penyelidikan tersebut dibuka setelah adanya penerapan aturan untuk menyempurnakan perintah eksekutif pada Mei 2019 yang memberikan otoritas kepada departemen perdagangan untuk melakukan investigasi.

"Kami sangat menyadari potensi ancaman terhadap sistem komando dan kendali nuklir kami. Hal itu bukanlah sesuatu yang baru kan? Daya tarik sistem nuklir AS selama beberapa dekade memang sangat tinggi dan kami sangat menyadarinya," kata Laksamana Charles Richard kepada wartawan.

"Saya sangat yakin dengan sistem kami, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa ancaman pengintaian tersebut tidak statis dan kami harus terus memperbarui sistem komando dan kontrol nuklir agar kami tetap satu langkah di depan ancaman tersebut," ujar Richard, yang tidak menyebutkan nama Huawei.

Seorang juru bicara Huawei belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters karena nama Huawei tidak disebut secara langsung.

Departemen perdagangan AS telah memanggil Huawei ke pengadilan pada April 2021 untuk mempelajari kebijakan Huawei tentang data yang ditangkap perangkat komunikasi perusahaan itu melalui gawai dan dibagikannya kepada pihak asing.

Data yang dimaksud itu termasuk pesan-pesan dan data geolokasi, menurut sebuah dokumen sebanyak 10 halaman yang dilihat Reuters.

Departemen Perdagangan AS mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat mengonfirmasi atau menyangkal penyelidikan semacam itu.

Huawei telah lama dirundung oleh berbagai tuduhan dari pemerintah AS bahwa perusahaan komunikasi tersebut dapat memata-matai pelanggan AS.

Namun, pihak berwenang di Washington hanya menunjukkan sedikit bukti kepada publik.

Perusahaan komunikasi China itu pun telah membantah tuduhan AS itu.

Sumber: Reuters