Wapres memimpin rakor pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat

Termasuk dana-dana supaya efektif untuk mewujudkan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat, di Istana Wapres, Jakarta, Rabu, untuk membahas kondisi keamanan, implementasi Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (UU DOB) dan dana Otonomi Khusus Papua.

Pada rapat tersebut, Wapres meminta kementerian/lembaga dan pihak terkait menyusun langkah-langkah komprehensif, untuk melindungi masyarakat, memperlancar pelaksanaan UU DOB, serta pemanfaatan dana Otonomi Khusus Papua yang tepat sasaran, sehingga pembangunan di Papua dan Papua Barat dapat dilaksanakan secara efektif.

“Saya minta semua peserta (rapat) untuk terus berkoordinasi guna merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah komprehensif untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Papua dan juga mempercepat proses persiapan dan implementasi dari 3 DOB di Papua,” ujar Wapres dalam siaran pers, di Jakarta, Rabu malam.

Wapres meminta para peserta menciptakan upaya-upaya yang lebih baik dalam melindungi masyarakat dari segala ancaman, memperkecil gangguan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemekaran daerah, serta meningkatkan efektivitas pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Termasuk dana-dana supaya efektif untuk mewujudkan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat," katanya lagi.
Baca juga: Wapres apresiasi LMA Tanah Papua jaga NKRI
Baca juga: Warga antusias dengar pidato Ma'ruf Amin di Deklarasi Papua Damai

Terkait dana otonomi khusus, secara khusus Wapres meminta Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi pemanfaatannya di Papua dan Papua Barat agar benar-benar tepat sasaran.

Wapres juga kembali menegaskan pentingnya perumusan operasi keamanan yang tepat untuk Papua yang bersifat humanis, dinamis, antisipatif, dan simultan dengan pendekatan teritorial serta tetap memperhatikan penegakan hukum, yang menurutnya menjadi ranah Menko Polhukam.

Hadir dalam rapat kali ini, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim; Wakil Jaksa Agung Sunarta; Wakil Kepala BIN Laksmana Madya TNI (Purn) Teddy Lhaksmana; serta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Sedangkan Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Arif Rahman, dan Plt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Slamet Widodo.
Baca juga: Wapres sebut pemekaran Papua demi pelayanan mendekat ke masyarakat
Baca juga: Lemhannas kembangkan kajian tentang Papua sesuai arahan Wapres