Anggota DPR nilai kampanye di kampus perlu diatur dalam UU Pemilu

Kuncinya UU Pemilu direvisi jika kampanye akan dilakukan di kampus atau lembaga pendidikan lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai wacana kampanye peserta pemilu di kampus, perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap UU tersebut.

"Kalau mau melakukan kampanye peserta pemilu di kampus atau lembaga pendidikan, harus direvisi aturan di UU Pemilu karena belum adaptif terkait hal tersebut. Kuncinya UU Pemilu direvisi jika kampanye akan dilakukan di kampus atau lembaga pendidikan lainnya," kata Yanuar, di Jakarta, Rabu.

Pasal 280 ayat 1 huruf H UU Pemilu menyebutkan larangan kampanye yaitu pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, ibadah, tempat pendidikan.

Yanuar menjelaskan, kampanye di kampus atau institusi pendidikan tidak bisa diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). Karena, menurut dia lagi, PKPU tidak bisa mengatur sesuatu yang tidak diperintahkan atau yang bertentangan dengan undang-undang.

"Masalahnya, apakah Presiden dan DPR mau merevisi soal yang satu ini? Dan juga, apakah parpol dan kalangan kampus siap untuk bertemu dalam debat terbuka yang bersifat akademis?," ujarnya pula.
Baca juga: Perludem: Kampanye di kampus harus jamin keberimbangan
Baca juga: Ketua KPU: Boleh berkampanye di kampus tapi ada catatan harus dipenuhi

Selain itu, dia menilai, kampanye di lembaga pendidikan sangat penting, khususnya di kalangan kampus, pertama, untuk parpol, bisa mendapat manfaat berupa masukan, ide dan gagasan segar dari kampus.

Masukan tersebut, menurut dia, dibutuhkan parpol agar memiliki perspektif yang lebih luas dan rasional dalam memahami suatu isu atau masalah.

"Kedua, bagi kalangan kampus, kedatangan kandidat ke kampus adalah kesempatan untuk menguji mereka, dari segi intelektual, integritas, kapabilitas, dan komitmen individual kandidat untuk memperbaiki keadaan," katanya.

Yanuar menilai, kampanye di kampus harus dipahami kedua belah pihak yaitu parpol dan kampus, sebagai bagian dari pendidikan politik, bukan politisasi kampus.

Karena itu, menurut dia, format kampanye di kampus atau lembaga pendidikan lainnya harus bersifat dialogis akademik, bukan propaganda satu arah.

"Desain kampanye di lembaga pendidikan atau kampus harus berbeda jauh dengan format kampanye di tempat lainnya. Jika itu dibolehkan, maka KPU harus mengaturnya secara khusus bagaimana format kampanye di lingkungan kampus atau lembaga pendidikan lainnya," ujarnya.

Dia menilai, sudah saatnya parpol dan kampus harus lebih terbuka untuk proses pendidikan dan pendewasaan budaya politik.
Baca juga: Peneliti sebut kampanye pemilu di kampus ajang edukasi politik
Baca juga: Anggota DPR: Kampanye di kampus tidak boleh berisi "negative campaign"