Sri Mulyani: Pendapatan negara melonjak 48,5 persen per Juni 2022

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.317,2 triliun hingga Juni 2022 dari target APBN Rp1.846,1 triliun atau melonjak 48,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp887 triliun.

“Postur APBN sampai akhir Juni sangat baik dan positif,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu.

Realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp1.035,8 triliun yang meningkat 52,3 persen dari Rp680 triliun pada Juni 2021 serta PNBP Rp281 triliun.

Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak Rp868,3 triliun yang naik 55,7 persen dari periode sama tahun lalu Rp557,8 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp167,6 triliun yang naik 37,2 persen dari Rp122 triliun.

Realisasi penerimaan pajak Rp868,3 triliun yang merupakan 58,5 persen dari target Rp1.265 triliun ini secara rinci meliputi PPh non migas Rp519,6 triliun atau 69,4 persen dari target serta PPN dan PPnBM Rp300,9 triliun atau 47,1 persen dari target.

Kemudian PBB dan pajak lainnya Rp4,8 triliun atau 14,9 persen dari target serta PPh Migas Rp43 triliun atau 66,6 persen dari target.

Kinerja penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas serta pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan tingkat permintaan yang terus membaik baik sekaligus basis yang rendah pada 2021.

Selain itu, pertumbuhan penerimaan juga dipengaruhi oleh dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan penerimaan program pengungkapan sukarela (PPS).

“Penerimaan pajak diperkirakan masih akan tumbuh pada semester II sejalan dengan perkembangan ekonomi,” ujar Sri Mulyani.

Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang sebesar Rp167,6 triliun atau 56,1 persen dari target Rp245 triliun meliputi bea masuk yang tumbuh 30,5 persen didorong tren perbaikan kinerja impor nasional terutama sektor perdagangan dan pengolahan.

Penerimaan kepabeanan dan cukai juga didorong oleh cukai yang tumbuh 33 persen dipengaruhi efektivitas kebijakan tarif, lonjakan produksi pada Maret dan efektivitas pengawasan.

Bea keluar (BK) yang tumbuh 74,9 persen turut mendorong penerimaan kepabeanan dan cukai seiring tingginya harga komoditas, kenaikan tarif BK produk kelapa sawit dan kebijakan flush out.

Terakhir, untuk penerimaan PNBP sebesar Rp281 triliun yang merupakan 58,3 persen dari target Rp335,6 triliun didukung oleh meningkatnya pendapatan semua komponen PNBP kecuali pendapatan Badan Layanan Usaha (BLU).