Wapres: Pembiayaan syariah alternatif pendanaan transisi energi

transisi energi berkelanjutan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan pembiayaan syariah dapat menjadi alternatif pendanaan kebijakan transisi energi yang bertujuan menekan emisi karbon.

"Salah satu kaidah dalam syariah adalah larangan perusakan di bumi. Pelestarian adalah salah satu tugas yang diemban manusia dalam kehidupan duniawinya. Oleh karena itu, transisi energi berkelanjutan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah,” kata Wapres saat memberikan pidato kunci pada Energy Transition Working Group (ETWG) G20 Seminar Series di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan saat ini alokasi anggaran pemerintah untuk subsidi energi masih sangat besar demi menjaga daya beli masyarakat, terlebih ketika harga komoditas energi dunia meningkat, sehingga aspek pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan terkait kebijakan transisi energi.

Menurut Wapres, salah satu sumber pembiayaan syariah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya adalah wakaf uang. Pada tahun 2018, Badan Wakaf Indonesia menyebutkan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun.

Dalam berbagai kesempatan Wapres menyampaikan bahwa dana wakaf seyogyanya tidak hanya dimanfaatkan untuk aktivitas keagamaan, seperti pembangunan masjid, tetapi dapat pula digunakan dalam wujud lain yang menyangkut kemaslahatan umat manusia.

"Misalnya, pembiayaan proyek energi baru dan terbarukan atau investasi melalui sektor keuangan Islam yang profit atau imbal hasilnya dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan energi berkelanjutan,” terangnya.

Wapres juga menilai bahwa sukuk atau Islamic bonds memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat untuk pembiayaan transisi energi.

“Untuk itu, saya minta agar inovasi produk sukuk serta promosinya ditingkatkan sehingga masyarakat semakin berminat akan produk ini,” ujar Wapres.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, Indonesia memerlukan sekitar 1 triliun dolar AS hingga 2060, untuk mendukung transisi menuju energi bersih.

“Untuk itu, kita terus menjalin kerja sama dengan negara-negara sahabat serta lembaga-lembaga keuangan internasional untuk menemukan inovasi mekanisme pendanaan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan transisi energi,” ujar Arifin.