Sri Mulyani sebut belanja negara capai Rp1.234,6 triliun di Juni 2022

terdiri dari belanja kementerian dan lembaga yang sebesar Rp392,8 triliun atau mencapai 41,5 persen dari APBN, terutama untuk belanja pegawai termasuk THR, kegiatan operasional kementerian dan lembaga, dan penyaluran bantuan sosial

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi belanja negara mencapai Rp1.234,6 triliun sampai akhir Juni 2022 atau 40 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

“Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga yang sebesar Rp392,8 triliun atau mencapai 41,5 persen dari APBN, terutama untuk belanja pegawai termasuk THR, kegiatan operasional kementerian dan lembaga, dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Ia merinci realisasi belanja pegawai kementerian dan lembaga mencapai Rp121,9 triliun sampai akhir Juni 2022 atau turun 1,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena pergeseran pembayaran gaji ke -13 ke bulan Juli 2022.

Belanja barang kementerian dan lembaga menurun 23,0 persen dari Rp178,3 triliun menjadi Rp142,9 triliun karena penurunan realisasi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) serta efisiensi kegiatan pegawai yang masih dilakukan secara daring.

Sementara itu, belanja nonkementerian dan lembaga tercatat mencapai Rp483,7 triliun atau 35,7 persen dari APBN 2022 terutama karena penyaluran subsidi yang mencapai Rp96,4 triliun sampai akhir Juni 2022, kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik senilai Rp104,8 triliun, pembayaran pensiun serta jaminan kesehatan ASN.

Sri Mulyani menambahkan realisasi anggaran program kartu pra kerja yang juga termasuk belanja non kementerian dan lembaga telah mencapai Rp5,6 triliun sepanjang semester I 2022 atau 50,5 persen dari pagu.

“Anggaran ini digunakan untuk biaya pelatihan dan insentif program kartu prakerja bagi 1,6 juta peserta,” imbuh Sri Mulyani.

Ia menambahkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp367,1 triliun atau 45,6 persen terhadap APBN serta pembiayaan untuk investasi terealisasi Rp48,0 triliun.

“Pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur digunakan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan,” ucapnya.

Baca juga: Ekonom: Kenaikan nilai tukar rupiah tidak ganggu postur APBN
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani proyeksi defisit APBN 2022 hanya 3,92 persen PDB
Baca juga: Menkeu: Pertama dalam 12 tahun pendapatan negara capai target di 2021