BPN harus terus meningkatkan inovasi pelayanan dan responsif terhadap kritik, keluhan dan saran masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan hotline pengaduan masyarakat terkait pertanahan untuk memudahkan dan mempercepat masyarakat mengurus administrasi agraria.

"Dalam rangka mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani dan menerima kritikan, selain memiliki aplikasi LAPOR bekerja sama dengan Kementerian PAN-RB, pada kesempatan ini saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui Whatsapp di 081110680000," kata Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN, Menteri Hadi menginginkan ATR/BPN dekat di hati masyarakat Indonesia dengan meningkatkan pelayanan serta responsif terhadap kritik dan saran masyarakat

"Semenjak dilantik saya terus fokus pada pertanyaan, bagaimana rakyat bisa percaya dan menjadi dekat dengan ATR/BPN. Jawabannya, BPN harus terus meningkatkan inovasi pelayanan dan responsif terhadap kritik, keluhan dan saran masyarakat," kata Hadi.

Untuk meningkatkan pelayanan, Menteri ATR/Kepala BPN meluncurkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) dan Pembukaan Loket Prioritas yang dikhususkan bagi pengurus tanah secara langsung, tidak diwakili pihak ketiga.

"Kita berikan karpet merah untuk warga yang mengurus sendiri administrasi tanahnya," tutur Menteri Hadi.

Selain itu, Hadi juga menggandeng Kementerian PAN-RB dan PT Telkom untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, agar ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka dan responsif terhadap keluhan dan kritikan.

Menteri Hadi mengucapkan terima kasih kepada PT Telkom Indonesia atas dukungan dan support untuk mendorong digitalisasi layanan aduan publik ini.

Hotline pengaduan ini akan dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja kepala kantor wilayah dan kepala kantor pertanahan beserta jajarannya.

"Respons dan kemampuan menyelesaikan keluhan masyarakat menjadi KPI (key performace indicators) dalam menentukan promosi, mutasi, rotasi atau bahkan demosi di tubuh ATR/BPN. Kita lahir melayani rakyat, maka kualitas pelayanan adalah indikator keberhasilan utama," kata Hadi yang merupakan Panglima TNI periode 2017-2021.

Baca juga: Menteri ATR/BPN selesaikan konflik tanah SAD dengan perusahaan sawit
Baca juga: Menteri ATR sempurnakan digitalisasi layanan pertanahan cegah mafia
Baca juga: Hadi Tjahjanto tindak tegas pejabat BPN yang terlibat mafia tanah

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2022