Moeldoko ajak murid SSP bangun orkestrasi komunikasi

"Nanti silakan kalian, siswa dan siswi SSP, belajar dari para tenaga ahli KSP tentang teknik kerja pemerintah dalam menyusun narasi tunggal dan komunikasi publik yang baik."

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak seluruh murid Sekolah Staf Presiden (SSP) belajar membangun orkestrasi komunikasi yang dioptimalkan Pemerintah untuk mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi di tengah masyarakat.

"Mengadakan rapat agenda setting bersama semua kementerian dan lembaga adalah kebiasaan yang kami lakukan. KSP mengonsolidasikan isu-isu strategis menuju narasi tunggal, sehingga kita bisa menghindari komunikasi publik yang semrawut dan disinformasi,” kata Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Moeldoko kepada siswa dan siswi SSP saat memimpin rapat agenda setting yang melibatkan humas dan badan koordinasi (bako) kehumasan dari seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) secara virtual di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu.

"Nanti silakan kalian, siswa dan siswi SSP, belajar dari para tenaga ahli KSP tentang teknik kerja pemerintah dalam menyusun narasi tunggal dan komunikasi publik yang baik," jelasnya.

Moeldoko juga menekankan kepada seluruh murid SSP bahwa Pemerintah selalu berupaya menentukan target pencapaian program isu strategis nasional secara jelas, sehingga semua hal yang dikerjakan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Selain itu, pentingnya membangun orkestrasi komunikasi adalah untuk memberikan respons yang cepat terhadap persoalan-persoalan yang ada. Jika tidak segera ditangani, maka Pemerintah akan kelabakan dalam menjawab permasalahan yang terus bergulir secara dinamis," ujarnya.

Saat ini, program SSP telah memasuki hari ketiga dan diikuti 35 peserta terpilih yang melakukan observasi langsung terhadap kerja-kerja di setiap kedeputian KSP.

Mereka menerima bimbingan secara langsung dari Kepala Staf Kepresidenan, para deputi, dan tenaga ahli KSP, serta diberi keleluasaan untuk menyampaikan pandangan dan kritik terhadap kerja-kerja Pemerintah.