Negara anggota EU sepakat pangkas 15 persen permintaan gas

Jakarta (ANTARA) - Negara-negara anggota Uni Eropa (EU) mencapai kesepakatan politik terkait pengurangan permintaan gas alam secara sukarela sebesar 15 persen dari rata-rata konsumsi gas pada periode 2017-2021.

Hal itu diumumkan oleh para pejabat Uni Eropa pada Selasa (26/7).

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Ceko Jozef Sikela memimpin sebuah pertemuan luar biasa Dewan Uni Eropa tentang energi pada Selasa, dengan EU bersiap untuk kemungkinan adanya gangguan pasokan gas selama musim dingin.

"Negara-negara anggota sepakat untuk mengurangi permintaan gas sebesar 15 persen dibandingkan dengan konsumsi rata-rata mereka dalam lima tahun terakhir, antara 1 Agustus 2022 hingga 31 Maret 2023, dengan langkah-langkah pilihan mereka sendiri," kata Dewan Uni Eropa dalam sebuah pernyataan.

"Langkah-langkah yang mungkin diambil termasuk mengurangi konsumsi gas di sektor listrik, langkah-langkah untuk mendorong peralihan bahan bakar di industri, kampanye untuk meningkatkan kesadaran nasional, kewajiban yang ditargetkan untuk mengurangi pemanasan dan pendinginan dan langkah-langkah berbasis pasar seperti lelang antarperusahaan," demikian disampaikan Dewan EU dalam pernyataannya.

Namun, terdapat beberapa pengecualian untuk target 15 persen tersebut, misalnya, negara-negara pulau seperti Malta, Siprus, dan Irlandia dikecualikan, karena mereka tidak terhubung ke jaringan gas EU.

Pengecualian lainnya mencakup negara-negara anggota EU yang sudah melampaui target pengisian penyimpanan gas mereka, negara-negara yang industrinya sangat bergantung pada gas sebagai bahan baku, dan negara-negara yang konsumsi gasnya meningkat setidaknya 8 persen dalam satu tahun terakhir dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir.

Sebuah "peringatan bersama" (union alert) dapat diaktifkan, baik oleh Komisi Eropa jika mereka mendapati "risiko substansial dari kekurangan gas yang parah atau permintaan gas yang sangat tinggi", atau "jika lima atau lebih negara anggota yang mengumumkan status siaga di tingkat nasional meminta Komisi Eropa untuk melakukannya".