OJK : Pembiayaan iklim dan pengentasan kemiskinan berjalan beriringan

Kita perlu memastikan bahwa penanganan perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan membutuhkan pembiayaan yang signifikan, tidak saling eksklusif

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengingatkan bahwa pembiayaan terhadap penanganan perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan berjalan beriringan dan tidak bersifat eksklusif.

“Kita perlu memastikan bahwa penanganan perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan membutuhkan pembiayaan yang signifikan, tidak saling eksklusif,” katanya saat menyampaikan sambutan pada webinar G20 bertajuk Unlocking Innovative Financing Schemes and Islamic Finance yang disaksikan secara daring di Jakarta, Rabu.

Mahendra menjelaskan perubahan iklim memberikan tantangan bagi semua bangsa dan oleh karena itu penting untuk mengamankan pembiayaan berkelanjutan agar mampu mendukung transisi dari energi fosil ke energi terbarukan.

“Kebutuhan untuk menyeimbangkan lingkungan dengan perkembangan ekonomi dan sosial tercermin pada pentingnya mematuhi dan mencapai UN Sustainable Development Goals 2030.” ujarnya.

Menurut Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu, menyelaraskan green ambitions dengan periode transisi ke energi baru terbarukan secara realistis menjadi kunci penting. Terlebih krisis energi dan pangan global yang sebagian besar disebabkan oleh ketegangan politik saat ini bermuara pada kerentanan dalam ekonomi global.

Ia pun mencontohkan Eropa yang ambisius menetapkan target transisi ke energi hijau yang berakhir pada peningkatan kebutuhan pembiayaan yang sebelumnya belum pernah terjadi.

“Ini jelas bahwa solar dan wind energy tidak akan bisa memenuhi kebutuhan energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil dalam waktu satu malam dan (transisi) ini memang membutuhkan perjalanan yang panjang,” ucapnya.

Oleh karena itu muncul kebutuhan mendesak agar semua negara bekerja sama untuk mengajukan rencana yang lebih realistis untuk menyeimbangkan tujuan lingkungan, ekonomi dan sosial yang sejalan dengan tujuan UN Sustainable Development Goals.

“Perlindungan lingkungan diselaraskan dengan pengentasan kemiskinan dalam konteks mengembangkan ekonomi dan sosial yang lebih luas,” tutur dia.

Ia juga mengingatkan mengenai pentingnya integrasi antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang serta tidak ada negara yang memaksakan visi sendiri yang sekiranya akan sulit dijangkau oleh negara lain,

“Sektor pembiayaan Indonesia siap memainkan perannya. Meskipun terkena dampak pandemi, kinerja sektor keuangan cukup kuat dengan permodalan yang terkendali dan likuiditas yang cukup,” ucap Mahendra.

Baca juga: Skema pembiayaan iklim bisa menjadi sumber dana untuk transisi energi
Baca juga: Indonesia berkomitmen dukung pembiayaan untuk lingkungan dan iklim
Baca juga: AIIB perkirakan pendanaan iklim capai 50 miliar dolar AS pada 2030