Imigrasi Atambua gelar Program Paspor Masuk Desa bagi warga perbatasan

Kupang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Atambua, Nusa Tenggara Timur, menggelar Program Paspor Masuk Desa untuk mendekatkan pelayanan paspor bagi warga Desa Alas, Kabupaten Malaka, yang berbatasan dengan Timor Leste.

"Program Paspor Masuk Desa ini sebagai langkah 'jemput bola' untuk mendekatkan pelayanan paspor bagi masyarakat sehingga mereka bisa melintasi wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste secara legal," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, KA Halim, ketika dikonfirmasi dari Kupang, Selasa.

Ia menjelaskan, mereka mengerahkan tim sebanyak enam orang dari Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian untuk menjalankan program yang berlangsung selama 25-26 Juli 2022.

"Tim kami membawa alat pasport bergerak yang akan digunakan untuk pelayanan dan dimulai pada pukul 09.00 WITA," katanya.

Halim mengatakan, antusiasme masyarakat desa untuk mendapatkan layanan paspor melalui program tersebut sangat tinggi yang ditunjukkan dengan banyaknya permohonan paspor.

Ia menyebutkan jumlah pemohon paspor yang tercatat mencapai 64 orang dari target awal tim yang hanya memperkirakan sekitar 30 permohonan.

"Kami mengapresiasi animo masyarakat sangat tinggi untuk mendapatkan pelayanan paspor baik paspor baru maupun penggantian paspor yang habis berlaku maupun yang halaman paspor penuh," katanya.

Sementara itu, bagi permohonan paspor akibat kerusakan atau kehilangan diarahkan untuk mengajukan permohonan tersebut ke Kantor Imigrasi Atambua.

Halim menjelaskan dari hasil wawancara oleh tim di lapangan, diketahui bahwa sebagian besar permohonan paspor ke Timor Leste bertujuan untuk keperluan adat maupun mengunjungi sanak keluarga mereka di wilayah Suai, Distrik Cova Lima, Timor Leste.

Masyarakat mengaku tidak dapat lagi menggunakan fasilitas Pas Lintas Batas untuk melintas dikarenakan perubahan kebijakan peraturan dari Pemerintah Timor Leste sehingga masyarakat banyak mengajukan permohonan paspor.

Halim menambahkan dalam pelaksanaan program itu, pihaknya juga sekaligus menyosialisasikan dan edukasi bagi masyarakat agar tetap mentaati hukum dengan tidak melakukan perlintasan wilayah perbatasan negara secara ilegal.