Kemenkeu paparkan program pengungkapan pajak sukarela ke tim FATF

Dengan teman-teman PPATK, kami memberikan penjelasan pada evaluator dari FATF mengenai kegiatan PPS ini yang memang tidak melanggar empar pilar transparansi dan penegakan hukum pencucian uang

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utama terus mendukung penanganan tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dari upaya menjadikan Indonesia anggota penuh Satuan Tugas Aksi Keuangan atau The Finansial Action Task Force (FATF).

“Ada bagian dari sisi kami yang memang akan dievaluasi oleh tim FATF, antara lain bagaimana pendekatan hukum perpajakan berkorelasi dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang,” kata Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Suryo Utomo dalam di Jakarta, Selasa.

Dalam proses menjadikan Indonesia anggota penuh FATF, Dirjen Pajak juga menjelaskan lebih dalam kepada evaluator tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlangsung Januari-Juni 2022 lalu.

“Dengan teman-teman PPATK, kami memberikan penjelasan pada evaluator dari FATF mengenai kegiatan PPS ini yang memang tidak melanggar empar pilar transparansi dan penegakan hukum pencucian uang,” katanya.

Pihak FATF pun mengakui bahwa PPS tidak melanggar pilar terkait penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

Baca juga: Sri Mulyani ungkap Singapura negara asal terbesar deklarasi PPS

DJP Kemenkeu belum bisa memberikan perhitungan terkait berapa besar potensi pajak dari harta yang disembunyikan di luar negeri yang dapat terungkap apabila Indonesia menjadi anggota tetap FATF.

DJP Kemenkeu akan terus mendukung PPATK dengan memastikan penindakan penghindaran pajak sesuai dan dapat mengurangi tindak pidana pencucian uang.

“Ke depan yang dapat kami lakukan adalah berkolaborasi dan mendukung penegak hukum lain, khususnya PPATK, untuk memberikan cerita bahwa tindak pidana pajak bisa berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang,” katanya.

DJP Kemenkeu juga berharap sistem keuangan Indonesia akan semakin kuat dengan keanggotaan penuh dalam FATF.

"Dengan keanggotaan penuh FATF, kita berharap sistem keuangan yang kita miliki memiliki integritas yang bagus sehingga betul-betul menjaga ekonomi agar bisa transparan,” ucap Suryo Utomo.

Baca juga: Kemenkeu sebut investasi dapat naik dengan RI jadi anggota penuh FATF