Airlangga minta akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang

Kami melihat ada complementary antara demand di Jepang dan supply di Indonesia atas produk tuna ini, sehingga Indonesia berharap Jepang dapat menurunkan tarif untuk produk tuna Indonesia agar Indonesia memiliki level playing field yang sama dengan ne

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang saat bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Koichi Hagiuda.

“Kami melihat ada complementary antara demand di Jepang dan supply di Indonesia atas produk tuna ini, sehingga Indonesia berharap Jepang dapat menurunkan tarif untuk produk tuna Indonesia agar Indonesia memiliki level playing field yang sama dengan negara lain di kawasan,” kata Menko Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Permintaan tersebut disampaikan Menko Airlangga karena Thailand saat ini telah memiliki tarif yang lebih rendah untuk mengekspor tuna mereka ke Jepang. Isu tersebut merupakan bagian dari Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang general review pada 2019 lalu dan saat ini masih diadakan pembahasan protokol antara tim negosiasi kedua negara.

Kedua menteri juga membahas perkembangan terkait kerjasama Forum Public and Private Dialogue Track 1.5 : Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative.

“Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menyepakati sejumlah bidang kerja sama, yaitu pengembangan sumber daya manusia, teknologi digital, rantai pasok dan promosi industri hijau. Ini termasuk proyek pengembangan sumber daya manusia yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kerja (BPPK) Bekasi atau yang lebih dikenal dengan CEVEST,” ujar Airlangga.

Pertemuan juga membahas investasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang di industri otomotif Indonesia. Menteri Hagiuda mengatakan kemajuan kerjasama di industri otomotif antar kedua negara sudah sangat baik.

“Sejumlah perusahaan Jepang juga terus meningkatkan komitmen investasinya di Indonesia,” ucap dia.

Mitsubishi telah berkomitmen untuk memulai produksi electric vehicle di Indonesia pada awal tahun 2023 yang bertujuan untuk memperluas pasar ekspor. Selain Mitsubishi dan Toyota, Nissan juga akan mengembangkan produksi electric vehicle di Indonesia. Nissan rencananya akan menggunakan teknologi lain yang juga ramah lingkungan dan sudah mempertimbangkan menggunakan bahan bakar berbasis hidrogen.

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga juga menyampaikan respon terhadap permintaan Pemerintah Jepang terkait kebijakan sertifikat bebas radio aktif untuk produk pertanian, perikanan dan makanan asal Jepang.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemaran Radioaktif.

Tujuan dari Permentan tersebut untuk memastikan pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI memenuhi persyaratan keamanan pangan. Badan POM pun telah melakukan revisi peraturan terkait dengan persyaratan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan.

“Badan POM telah menerbitkan revisi peraturan dan tidak lagi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan Jepang yang masuk ke Indonesia,” jelas Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga mengangkat isu terkait pengaturan impor baja. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Neraca Komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Pengalokasian dilakukan berdasarkan data supply-demand, kapasitas produksi perusahaan dan record atas kinerja realisasi impornya dengan tujuan agar penggunaan baja impor sebagai bahan baku tepat sasaran.

“Baja sangat diperlukan untuk industri pengguna. Oleh karena itu, pengaturan pengalokasian impor baja dilakukan secara selektif, namun dengan proses yang transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga agar tidak melanggar ketentuan WTO,” ungkap Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas potensi kolaborasi lanjutan antara kedua negara, mengingat kerjasama antara Pemerintah Jepang dan Indonesia telah berlangsung selama hampir 50 tahun.

Menteri Hagiuda menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan adanya proyek besar kerja sama di bidang ekonomi bersama dengan dunia usaha. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang sangat senang bahwa kedua belah pihak telah melihat ke arah yang sama dan berharap untuk dapat segera meneruskan pembahasan dalam pertemuan ini.

“Kita bisa meneruskan pembahasan ini, baik melalui pembahasan secara langsung maupun secara online. Saya ada rencana untuk kembali datang ke Indonesia, meneruskan hubungan yang sudah baik ini,” ujar Menteri Hagiuda.