Komisi IX: Perlu keterlibatan semua pihak turunkan stunting di Kalbar

Pontianak (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengatakan penanganan kasus gagal tumbuh pada anak (stuntingdi Kalimantan Barat (Kalbar) tidak hanya diserahkan kepada salah satu badan atau instansi saja, namun perlu keterlibatan semua pihak.

“Guna mencegah terjadinya kasus stunting, khususnya di Kalbar, saya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan secara masif agar bahu-membahu melakukan pencegahan dan mempercepat penurunan angka stunting,” kata Alifudin saat sosialisasi tentang stunting di Kabupaten Sanggau, Senin.

Menurut dia, BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan kasus gagal tumbuh itu memiliki dana miliaran rupiah, namun dana itu tidak hanya ada di BKKBN saja, namun tersebar di semua lembaga terkait program penurunan stunting.

“Sumber dana penanganan stunting ini tidak hanya dari APBN, juga melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Komisi IX DPR RI bersama Perwakilan BKKBN Kalbar telah melakukan sosialisasi tentang percepatan penurunan stunting di wilayah itu, termasuk di Kabupaten Sanggau, dengan harapan kasus stunting dapat segera teratasi,” katanya.

Dia menambahkan dalam penanganan stunting ini, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator oleh Presiden, sementara Komisi IX DPR RI merupakan mitra kerja BKKBN dalam penanganan stunting.

Dia juga meminta partisipasi dari pihak perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah kerjanya dengan cara memberi bantuan kepada keluarga yang anaknya mengalami stunting.

Alifudin mengatakan pemerintah melalui BKKBN dan Komisi IX DPR RI bekerja keras dalam mengatasi stunting, karena hal itu menyangkut kelangsungan sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa mendatang.

“Banyaknya kasus stunting akan mengganggu kualitas SDM, jika tanpa kasus stunting, Indonesia akan memetik bonus demografi SDM yang dapat diandalkan memajukan bangsa dan negara ini," ujarnya.

Dia menyakini apabila dilakukan secara masif bersama-sama, target menurunkan angka stunting menjadi 14 persen secara secara nasional pada 2024 dapat dicapai.