Djuanda, Sang Pembisik Wahid, Pergi Untuk Selamanya

"Terserah orang mau bilang apa tentang saya, asalkan mereka juga tak akan pernah tersinggung dengan apa yang saya bilang," kilah Djuanda satu ketika.

Serang (ANTARA News) - "Paris ini kota kedua saya setelah Paris van Java, Bandung." Untaian kalimat tersebut dikemukakan H. Djuanda SIP medio 2000. Pada Sabtu (18/3) dinihari di Paris pula, sang empunya kalimat itu di usia 47 tahun pergi untuk selamanya, menghadap Yang Maha Kuasa. Nama H. Djuanda SIP pasca-lengsernya Pemerintahan H.M. Soeharto pada 1998, terutama masa Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lebih dikenal masyarakat Indonesia selaku pengamat intelijen dan politik. Padahal, ia semasa hidupnya pernah mengemukakan kepada ANTARA News bahwa dunia intelijen dan politik awalnya kurang disukai lantaran sering dipersepsikan banyak orang sebagai dunia yang kotor atau dunia yang mengotori dunia. "Ternyata, saya menjadi berminat masalah intelijen dan otomatis juga kajian politik saat menjadi tentara," katanya suatu ketika. Pendapatnya tentang dunia intelijen dan politik pun berubah menjadi, "Kalau benar mengelolanya, maka intelijen dan politik ibarat pisau yang berguna bagi kita semua." Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, pada 10 Desember 1959, itu di akhir hayat pun tengah mengebu-gebu mempromosikan pentingnya intelijen maritim guna lebih menyejahterakan bangsa sekaligus mensejajarkan posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara maju. Bahkan, penggemar minuman cappuccino dan sesekali teh hangat tersebut pada medio 2005 menyerahkan setumpuk kertas kerja yang diberinya judul Kebijakan Bahari Nasional (National Ocean Policy) kepada orang nomor satu di negeri ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ambisi itu agaknya bukan tanpa sebab, karena Djuanda hingga akhir hayat tercatat selaku Sekretaris Bidang Wilayah Dewan Maritim Indonesia (DMI), salah satu lembaga yang keberadaannya dengan Keputusan Presiden (Keppres). Dalam kertas kerja tersebut, Djuanda menguraikan buah pikiran mengenai betapa penting potensi bahari menjadi kekuatan posisi tawar menawar (bargaining position) dan unsur ketahanan wilayah yang mendasar bagi pengembangan kekuatan sekaligus keutuhan NKRI. Apalagi, purnawirawan Letnan Kolonel TNI Angkatan Laut itu secara blak-blakan pernah menyatakan, "Kalau dulu, zaman Soekarno, ada konsep yang disebut Deklarasi Djuanda, maka apa salahnya kalau sekarang saya lontarkan Ocean Policy Djuanda?" Perdana Menteri RI pada 13 Desember 1957, Ir. Djuanda, atas nama Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai kewilayahan Indonesia yang menganut konsep Nusantara sebagai negara bahari, dan menetapkan batas-batas wilayah NKRI. Sejarah dunia pun akhirnya mencatat, Deklarasi Juanda itu mendapat pengakuan masyarakat dunia dengan disetujuinya Konvensi Hukum Laut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) di Teluk Montego, Jamaika, pada 1982, dan berlaku sejak 16 November 1994. Konvensi dunia itu pada Bab IV (Pasal 46 hingga Pasal 54) menyebut dan mengatur Negara Kepulauan (Archipelagic States), yang kemudian disahkan kembali (ratifikasi) oleh Pemerintah RI melalui Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 1985. Hasilnya, dunia pun harus mengakui Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) milik NKRI. Dan, Pemerintah RI menetapkan 13 Desember sebagai Hari Maritim Nasional. Deklarasi Djuanda itu menggoda naluri intelijen Djuanda lain, yang lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya pada 1984, untuk menggagas Kebijakan Bahari Nasional lantaran resah dengan kian maraknya kasus penangkapan ikan legal (illegal fishing) maupun pembalakan kayu secara liar (illegal logging) yang dimanfaatkan orang asing di perairan NKRI. Oleh karena itu, Djuanda sempat mengaku gerah saat Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, divonis menjadi milik Kerajaan Malaysia. Kegerahan yang sama juga kembali dikemukakannya saat mengetahui ada perusahaan minyak dari negeri adi daya tunggal, Amerika Serikat (AS), mempengaruhi Malaysia untuk menglaim Blok Ambalat di perairan Sulawesi yang kaya sumber minyak dan gas (migas). "Kasus ini semuanya bisa terjadi, karena kita semua juga lengah, termasuk BIN dan TNI-AL yang mengabaikan pentingnya intelijen maritim," ujarnya satu ketika. Djuanda mengaku kecewa Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI-AL, yang notabene adalah dunia nan berdekatan dengannya, belum terlampau memanfaatkan fungsi intelijen maritim. Oleh karena itu, ia pun semasa hidup senantiasa memperlihatkan antusiasme manakala diajak bicara mengenai intelijen maritim. Apalagi, Djuanda pun menikmati perdebatan dengan masyarakat internasional yang mengundangnya selaku dosen tamu atau sekadar pembicara mengenai NKRI dikaji dari sisi bahari. Selama 2005, misalnya, ia terhitung sibuk memenuhi undangan selaku dosen tamu untuk sejumlah perguruan tinggi di Uni Eropa (UE), antara lain Universitas Katholik Leuven (Université catholique de Louvain) di Belgia, Universitas Luksemburg (Universite du Luxembourg), Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Brussels-Belgia (United Nations University Comparative Regional Integration Studies). Selain itu, pria yang fasih berbahasa Inggris dan Prancis tersebut pada tahun yang sama diundang ke Lembaga Strategi Hubungan Internasional (Institut de Relations Internationales et Stratégiques) di Paris-Prancis, dan Pusat Investigasi dan Analisa Hubungan Internasional (Centro de Investigacao e Analise em Relacoes Internacionais) di Lisbon, Portugal. Selama menjadi dosen tamu atas prakarsa Yayasan Asia-Eropa (Asia-Europe Fundation/ASEF), Djuanda lebih banyak membahas situasi dan kondisi Aceh, terutama pasca-tsunami. Namun, ia dalam diskusi terbukanya selalu tak lupa menyelipkan gagasan kebijakan bahari di Indonesia. Kedekatan Djuanda dengan masyarakat Eropa agaknya tidak terlepas dari pengalamannya semasa berdinas di Korps Marinir, TNI-AL, mendapatkan beasiswa ke Paris, Prancis, pada 1990-an. Dan, ia sempat mengemukakan, di sanalah berkesempatan mengembangkan gagasan, terutama saat menimba ilmu sekaligus berdebat dengan para dosen dan kalangan Indonesianis. Kalangan Indonesianis, seperti Adree Feillard --yang mantan koresponden kantor berita Prancis (Agence France-Presse/AFP) di Jakarta menjelang kejatuhan Pemerintahan Ir. Soekarno dan kini menjadi dosen di Prancis-- adalah sahabat berdebatnya. Di lain kesempatan, Djuanda sekalipun saat itu berstatus perwira menengah TNI-AL, ternyata dapat berdebat berjam-jam dengan sejumlah orang Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan (stateless) lantaran dikait-kaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), seperti Hanafi dan keluarga D.N. Aidit. Kota Paris pula yang memberinya banyak peluang mempelajari permasalahan lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan dunia bahari. Oleh karena itu, Djuanda sempat memberikan sejumlah masukan mengenai isu pelestarian dan pemanfaatan potensi bahari kepada Ir. Sarwono Kusumaatmadja --kini salah seorang Senator DKI Jakarta-- saat menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH). Selama di Paris, Djuanda sempat memiliki kebiasaan unik, yakni mengamati seorang nenek yang setiap pagi mencongklang kuda berkeliling di kawasan pintu gerbang Jeanne d'Arc (Triomphe St. Jeanne de Arc). Naluri telik sandinya menggiring ingin mengetahui siapa sang nenek tersebut. Akhirnya, ia menemukan jawaban bahwa nenek tersebut keturunan keluarga bangsawan yang memiliki tali darah dengan St. Jeanne de Arc (6 Januari 1412 - 30 Mei 1431), perempuan ksatria Prancis tempo dulu yang tewas menggenaskan dibakar sekelompok penduduk Paris lantaran memiliki naluri indra keenam, namun didakwa menjadi pesihir. Di kala lainnya, Djuanda pernah menelisik sejumlah dokumen untuk mengetahui asal muasal kata Indonesia. Ia pun sangat gembira manakala mendapat kiriman dokumen dari seorang wartawan Indonesia yang bermukim di Lisabon. Salinan dokumen dari Perpustakaan Universitas Coimbra, Portugal, itu mencatat bahwa Indo-Nesia adalah sebutan yang diberikan para pelaut Portugis untuk wilayah di Asia Tenggara bernama Nusantara alias Nusa-Antara atau archipelago, yang bermakna negeri bahari. "Rupanya, orang Portugis sama dengan nenek moyang kita. Mereka mengerti makna Indonesia yang tak lain adalah Negeri Bahari," ujar Djuanda saat itu. Ketekunan dan ketelitiannya menelisik berbagai data itulah menempatkan sosok Djuanda di masyarakat Indonesia dikenal menjadi salah seorang pengamat di bidang intelijen, militer, dan politik. Namun demikian, ia secara sadar mengakui sering terpojok dengan sejumlah sebutan stigmatis, seperti intel melayu, dan pembisik nomor wahid Gus Dur saat menjabat Presiden RI. Menanggapi sebutan tersebut, Djuanda pernah berpendapat bahwa hal itu tidaklah memusingkan dirinya lantaran kedekatannya dengan semua orang, serta informasi dan analisa apa pun yang dikemukakannya memiliki dasar yang akurat untuk kepentingan nasional. "Terserah orang mau bilang apa tentang saya, asalkan mereka juga tak akan pernah tersinggung dengan apa yang saya bilang," kilahnya satu ketika. Ibarat pepatah gajah mati meninggalkan gading, dan harimau mati meninggalkan belang, maka kepergian Djuanda --yang pengagum Ir. Djuanda-- meninggalkan sejumlah analisa dan wacana, terutama Ocean Policy Djuanda bagi bangsanya. (*) (Dokumen foto: Letnan Kolonel (Purn) H. Djuanda SIP).

Oleh Oleh Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006