DFW: Pengelolaan berbasis masyarakat solusi kesejahteraan pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir dan daerah konservasi berbasis masyarakat menjadi jalan untuk kesejahteraan

Jakarta (ANTARA) - Destructive Fishing Watch (DFW) menyatakan penerapan strategi pengelolaan kawasan yang lebih berfokus kepada bottom-up atau pengelolaan berbasis masyarakat adalah solusi terhadap kesejahteraan daerah pesisir.

"Pengelolaan wilayah pesisir dan daerah konservasi berbasis masyarakat menjadi jalan untuk kesejahteraan," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Moh Abdi Suhufan dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Menurut Abdi, hal tersebut sangat dimungkinkan sebagai solusi sebab sumber daya pada tingkat desa merupakan unit pengelolaan terkecil dan saling terkoneksi dalam satu bentang alam.

Ia mengungkapkan DFW Indonesia melalui pendekatan Key Biodiversity Area memperkenalkan dan memperkuat model pengelolaan pesisir berbasis masyarakat hukum adat Wabula yang terletak di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

"Inisiatif ini untuk memperkuat sistem pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat adat dalam pengelolaan perikanan skala kecil," katanya.

Untuk menunjang hak tersebut, DFW Indonesia dan Burung Indonesia memfasilitasi penyusunan rencana pengelolaan Kaombo dan wilayah pesisir pada lima desa di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

Kelima desa tersebut adalah Holimombo Jaya, Wasampela, Wabula, Wabula 1 dan Wasuemba.

"Rencana pengelolaan Kaombo tersebut telah disepakati untuk diadopsi dalam rencana kerja pemerintah desa melalui musrenbang desa," kata Abdi.

Kepala Desa Wasuemba La Tuni menyambut baik inisiatif tersebut karena dibangun secara partisipatif dan sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMDes) Wasuemba

"Kami mempunyai Kaombo atau zona inti yang telah dijaga secara turun temurun, tapi belum mempunyai rencana pengelolaan," kata La Tuni.

Melalu program ini, menurut dia, pihaknya telah menghasilkan rencana pengelolaan Kaombo dan rencana kegiatan yang akan dibiayai dari APBDes dan sumber lain.

Sebelumnya, Kepala Balai Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP I Nyoman Radiarta dalam acara Bincang Bahari di Jakarta, Kamis (21/7/2022), menyatakan pihaknya memiliki program Smart Fisheries Village atau Kampung Perikanan Cerdas akan berbasis kepada teknologi kekinian yang memadukan antara pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Nyoman menyampaikan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, pihaknya harus menggunakan basis teknologi dalam memanfaatkan beragam potensi yang ada.

"Berdasarkan potensi yang dimiliki, kemudian kami berpikir bagaimana kita mengkoneksikan antara program peningkatan produktivitas perikanan budi daya dengan berbasis teknologi. kami memunculkan satu program Smart Fisheries Village atau Kampung Perikanan Cerdas," kata Nyoman.

Nyoman menambahkan untuk merealisasikan program tersebut, BRSDM KP melakukan tahapan mulai dari pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Hal ini dilakukan agar nanti tim penyuluh yang tersebar di seluruh Indonesia dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang program Kampung Perikanan Cerdas dan berbagai program terobosan lainnya.

"Para penyuluh yang jumlahnya mencapai 6.498 orang tersebut tersebar di seluruh Indonesia sebagai garda terdepan dalam menyosialisasikan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti tiga program terobosan KKP yaitu perikanan tangkap terukur, budi daya untuk peningkatan ekspor dan terakhir kampung budi daya berbasis kearifan lokal," katanya.