Bupati Cirebon: Validasi data jadi persoalan dalam atasi kemiskinan

Cirebon (ANTARA) - Bupati Cirebon, Jawa Barat, Imron mengatakan validasi data saat ini masih menjadi persoalan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah itu, karena data yang ada tidak sesuai kondisi di lapangan.

"Keluhan selama ini yang saya terima, ada orang yang seharusnya tidak dapat malah dapat bantuan dan sebaliknya," kata Imron di Cirebon, Jumat.

Menurutnya masalah data kemiskinan masih menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Cirebon, namun program pengentasan kemiskinan akan lebih sulit tercapai jika data yang ada tidak sesuai dengan di lapangan.

Terlebih lagi, kata dia, banyak masyarakat di Kabupaten Cirebon yang kurang peduli terhadap data kependudukan. Padahal, data tersebut bisa menjadi sumber masalah khususnya saat ada program bantuan dari pemerintah.

Terutama masyarakat yang ekonominya rendah dan pendidikannya kurang, terkadang tidak peduli terhadap data kependudukan, seperti KTP maupun KK.

"Tetapi, mereka akan protes keras jika tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal, pemerintah itu mendasarkan data penerima bantuan dari data kependudukan," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya membentuk Forum Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon (FPKSKC) untuk bisa mengawal dan mendampingi masyarakat dalam memperoleh data yang valid.

"Termasuk juga dalam urusan verifikasi, agar tidak ada data palsu," tuturnya.

Sementara itu, Ketua FPKSKC Kabupaten Cirebon Iis Krisnandar mengatakan pemerintah bisa dianggap gagal dalam pelaksanaan pembangunan apabila tingkat capaian penanggulangan kemiskinannya rendah.

Karena, kata Iis, kemiskinan merupakan isu pembangunan multidimensi, perlu pendekatan yang tepat, dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil, yaitu desa dengan pendampingan kecamatan dan perangkat daerah terkait, serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan lainnya di daerah.

"Keberadaan FPKSKC di tengah-tengah masyarakat akan menjadi peran dan motor penggerak pembangunan kesejahteraan sosial. FPKSKC mempunyai potensi yang cukup besar bagi pembangunan kesejahteraan sosial nasional. FPKSKC berasal dari, oleh dan untuk masyarakat yang berbasis kerakyatan," katanya.*