Rusun MA ini ada 69 unit dan 3 tipe serta dilengkapi dengan meubelair dan tersedia fasilitas umum yang sudah lengkap. Harapannya, pegawai di MA akan nyaman menempati rusun yang dibangun oleh BP2P Jawa 1 dan Satker PP DKI Jakarta ini,
Jakarta (ANTARA) - Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (TPE-PSN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan progres pembangunan rumah susun (rusun) Mahkamah Agung (MA) sudah mencapai 91 persen dan diharapkan bisa dihuni pada akhir 2022.
Anggota TPE-PSN, Hardi Simamora dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan rusun MA ini akan digunakan untuk rumah dinas pegawai MA sehingga mereka tidak perlu menyewa tempat tinggal lagi.
“Rusun MA ini ada 69 unit dan 3 tipe serta dilengkapi dengan meubelair dan tersedia fasilitas umum yang sudah lengkap. Harapannya, pegawai di MA akan nyaman menempati rusun yang dibangun oleh BP2P Jawa 1 dan Satker PP DKI Jakarta ini," katanya.
Baca juga: Kementerian PUPR serahkan pengelolaan dua menara Rusun ke BRIN
Sebelumnya anggota TPE-PSN Hardi Simamora dan Guratno Hartono; Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan PUPR Edward Abdurrahman; Kepala BP2P Jawa 1 Firsta Ismet; Kasubdit Wilayah II Direktorat Rumah Susun Kementerian PUPR Noviza Temenggung dan Kepala Satker PP DKI Jakarta, Ridwan Dibya melakukan peninjauan ke rusun Mahkamah Agung (MA), rusun Kemensos, rusun Badan Narkotika Nasional (BNN) dan rusun Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) pada 19-20 Juli 2022.
Hardi Simamora menambahkan untuk rusun Kemensos, pembangunannya sudah selesai dan tinggal dilakukan serah terima kepada pihak Kemensos.
Rusun MA maupun rusun Kemensos dibangun oleh BP2P Jawa 1 dan Satker PP DKI Jakarta dan merupakan sinergi keberlanjutan antara Kementerian PUPR dengan Kemensos untuk mewujudkan hunian yang nyaman, ramah lingkungan dan asri.
Rusun tersebut merupakan tempat tinggal sementara yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti pemulung, gelandangan, pengemis, manusia gerobak, lanjut usia terlantar serta masalah sosial lainnya.
“Khusus rusun Kemensos, harus ada edukasi untuk para calon penghuninya karena masuk kategori PPKS. Jadi kita menekankan edukasi terkait lingkungan yang memperhatikan aspek ekonomi dan sosial agar mereka merasa nyaman dan paham mengenai pentingnya lingkungan hunian yang bersih dan nyaman,” ujar Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan PUPR, Edward Abdurrahman
Edukasi itu akan berupa pembinaan dan penyuluhan, mulai dari etika tinggal di rusun, etika menjaga dan memelihara lingkungan rusun, pelatihan serta pemberdayaan sehingga setelah keluar dari rusun para penghuni akan siap terjun ke dunia kerja.
Baca juga: Kementerian PUPR bangun Rusun Ponpes Minhaajurrosyidiin di Jakarta
Sementara itu hasil temuan anggota TPE-PSN untuk rusun BNN, lanjut Hardi, masih perlu action plan mengenai penjelasan tahap finalisasi pekerjaan agar bisa selesai di Agustus 2022.
Perwakilan BNN, Aries menyatakan setelah selesai rusun BNN ini nantinya akan digunakan untuk tim operasional atau pegawai BNN yang selama ini masih banyak tinggal di kawasan yang lokasinya jauh dari kantor atau di luar kota.
Untuk rusun BSSN, saat ini sudah selesai pembangunannya dan sudah dilakukan serah terima pengelolaannya. Langkah terakhir persiapan hunian Rusun BSSN adalah penyediaan meubelair, rencananya akan selesai di akhir Agustus dan Rusun siap untuk dihuni.
Hunian vertikal yang diserahterima ini terdiri dari 1 tower, 3 lantai dengan tipe 24 yang terdiri dari 50 unit. Dari 50 unit itu, ada 48 unit standar dan 2 unit untuk difabel.
“Rusun BSSN nantinya akan ditempati oleh pegawai atau ASN BSSN. Rusun ini pembangunannya sangat berkualitas dan layak huni. Ini akan membantu ASN BSSN untuk dapat beristirahat dengan nyaman dan akan menciptakan suasana yang produktif," ujar anggota TPE-PSN, Guratno Hartono.
Pewarta: Subagyo
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022