Akademisi UGM: Terobosan "sharing economy' dorong UMKM naik kelas

Selama ini banyak toko ritel modern berdiri, namun meninggalkan UMKM. Sharing economy ini bisa diterapkan untuk proses pembentukan UMKM yang lebih masif

Jakarta (ANTARA) - Akademisi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada Hempri Suyatna menilai terobosan sharing economy atau ekonomi berbagi yang menggabungkan ekonomi modern dan ekonomi tradisional di mal Sarinah mampu membuat pengusaha UMKM naik kelas.

"Selama ini banyak toko ritel modern berdiri, namun meninggalkan UMKM. Sharing economy ini bisa diterapkan untuk proses pembentukan UMKM yang lebih masif," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hempri menjelaskan ekonomi modern dengan ekonomi tradisional yang mayoritas UMKM selama ini selalu dibenturkan yang membuat banyak toko ritel modern berdiri, tetapi meninggalkan UMKM.

Menurutnya, sinergi antara ekonomi modern dan ekonomi tradisional dapat bersatu di dalam Sarinah merupakan terobosan sangat cerdas yang dilakukan Menteri Erick.

"Sarinah akan mampu memberikan harapan bagi pengusaha UMKM untuk dapat memasarkan barang produksinya untuk menembus pasar global," kata Hempri.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa Menteri Erick Thohir sudah memberikan contoh nyata di Sarinah. Idealnya kebijakan Menteri Erick di Sarinah dapat menjadi anjuran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan sharing economy di masing-masing daerah sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya.

Konsep sharing economy harus mewarnai kebijakan pengembangan UMKM secara nasional, sehingga ekonomi tradisional tidak tergusur dengan ekonomi modern.

Hempri berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk membeli produk dari pengusaha UMKM lokal agar perekonomian nasional yang didukung UMKM bisa terus bergulir.

Tujuannya agar UMKM dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, maka pemerintah juga harus mendorong ekosistem pengembangan UMKM menjadi terintegrasi.

Selama ini pengembangan UMKM banyak digarap oleh Kementerian. Namun, masalahnya kerap jalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi termasuk tidak adanya kemitraan dengan BUMN.

Kementerian BUMN dapat menjadi motor penggerak kemitraan dengan UMKM berdasarkan peta jalan yang dibuat Kementerian UMKM. Ajang G20 di Bali juga dapat memberikan kesempatan bagi pengusaha UMKM lokal untuk dapat memenuhi kebutuhan delegasi yang akan hadir di sana.

Hempri memandang bahwa pemberdayaan dan keberpihakan pemerintah saat ini kepada UMKM mengalami banyak perkembangan yang positif. Banyak terobosan kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menunjukkan keberpihakan kepada UMKM.

UMKM yang mendapatkan kemudahan dalam mengurus Nomor Izin Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko menjadi salah satu contoh.

Kemudahan UMKM dalam mengurus NIB membuat mereka mudah untuk mengakses kredit usaha rakyat. Terobosan lainnya yang dilakukan adalah digitalisasi UMKM yang membawa dampak positif bagi pelaku UMKM untuk dapat membuka pangsa pasar yang lebih luas lagi.

"Platform digital UMKM harus memiliki keunikan tersendiri, sehingga bisa bersaing dengan platform digital lainnya," pungkas Hempri.