Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menganggap bahwa penolakan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh pihak DPR hingga saat ini belum jelas menyangkut adanya kesenjangan (gap) subsidi sekira Rp10 triliun. "Kami ingin dengar dulu ditolaknya itu bagaimana? Apakah ditolak karena DPR bersedia memberi tambahan subsidi lewat APBN? Atau ditolak, kemudian pemerintah harus mencari sendiri kekurangan itu," katanya di Gedung Departemen Keuangan Jakarta, Jumat. Ia menyebutkan, jika TDL tidak dinaikkan, maka akan terdapat kekurangan dana sekira Rp10 triliun yang merupakan kebutuhan PLN untuk terus memproduksi energi listrik. "Kami ingin penjelasan dari DPR mengenai bagaimana menutup gap Rp10 triliun. Itu yang ingin kami dengar. Itu belum jelas," tegas Purnomo. Ia menyebutkan, tim teknis TDL sudah menyampaikan proposal mengenai tindak lanjut terhadap masalah TDL, dan sudah menyampaikan proposal itu kepada pihaknya. "Kemarin hanya di tingkat eselon I saja, kita akan menindaklanjutinya dengan pertemuan tingkat menteri. Nanti kita lihat hasilnya pada hari Senin (20/3)," katanya. Pada Kamis malam (16/3), Komisi VII DPR bersepakat menolak kenaikan TDL dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII, Agusman Effendi, meski penolakan tersebut tidak menjadi kesimpulan rapat.Komisi VII DPR meminta, pemerintah menutup kekurangan subsidi melalui dua langkah, yakni menambah alokasi anggaran subsidi dalam APBN 2006 dan melakukan aksi korporasi di PT PLN. Aksi korporasi yang bisa dilakukan PLN, menurut DPR, antara lain mengurangi tunggakan, mengurangi susut daya dan langkah-langkah penghematan. Sikap resmi penolakan Komisi VII DPR itu akan disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro pada Senin (20/3). (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
