Surabaya (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menilai, keberadaan PT Freeport secara teknis tidak ada persoalan dan tidak seperti yang dikatakan mantan Ketua MPR Amien Rais, namun ia mengakui persoalan program pengembangan masyarakat (community development) perlu diperbaiki. "Freeport itu tak seperti dikatakan pak Amien Rais, karena mereka selalu melaporkan potensi emas atau hasil tambang yang ada secara rutin. Tapi `community development` untuk pemerintah Papua dan suku-suku di pedalaman memang perlu diperbaiki dalam hal transparansi," ungkapnya di Surabaya, Jumat. Ia mengemukakan hal itu, dalam silaturahmi dengan jajaran rektorat Unair di kantor rektorat setempat yang antara lain dihadiri Dirjen Potensi Dephan Budi Susilo Soepandji, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mapparepa, Rektor Unair Puruhito, dan sejumlah pembantu rektor, serta Dekan Fisip Unair Prof Dr Hotman Siahaan dan jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menhan Juwono Sudarsono membicarakan kemungkinan kerja sama studi ketahanan non-militer dengan Unair, namun Menhan juga menjawab pertanyaan sejumlah dosen soal pandangan pemerintah tentang terorisme, Blok Cepu yang dikelola ExxonMobil, dan PT Freeport. Menurut dia, PT Freeport sudah bertindak profesional, karena mereka sudah melakukan empat hal secara benar, yakni Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), tambang, pajak, dan kemampuan teknis. "PT Freeport sudah melakukan kajian Amdal sejak tahun 1976 dan selalu diperbarui secara berkala, pajak yang dibayar kepada negara juga terbesar dalam 10 tahun. Soal hasil tambang juga selalu ada laporan rutin, sedangkan kemampuan teknis tak perlu diragukan," paparnya. Namun, katanya, "community development (CD)" dari PT Freeport memang perlu diperbaiki, karena perusahaan itu sudah merasa memberikan CD Rp400 miliar untuk pemerintah propinsi Papua dan Rp5 miliar untuk masing-masing suku di pedalaman. Namun masyarakat Papua masih memprotes. "Saya kira, keributan di sana ada pihak luar yang anti NKRI dan sengaja memanaskan situasi. Karena itu, pemerintah harus secepatnya menyelesaikan sengketa dengan tokoh-tokoh adat setempat terkait masalah `community development`," ujarnya. Terkait masalah Blok Cepu, ia menyatakan bahwa pilihannya memang ada dua, yakni ExxonMobil atau PT Pertamina. "Masalahnya bukan sekedar memilih, tapi apakah memilih PT Pertamina yang belum tentu mampu tapi sudah jelas korup, atau memilih ExxonMobil yang sudah jelas profesional tapi dikerjakan bersama dengan PT Pertamina melalui `Joint Operating Agreement` (JOA)," tuturnya. Mengenai terorisme, Menhan mengatakan pihaknya menolak bantuan Amerika, Australia, atau negara Barat lainnya, kecuali bantuan teknis seperti bantuan forensik, bantuan teknik pelacakan dengan handphone, dan hal-hal teknis lainnya. "Kami sepakat untuk memprioritaskan polisi dalam penanganan terorisme. Tapi kami juga mengharap negara Barat hanya memberi bantuan teknis, sebab kalau terlibat langsung akan dicurigai intervensi," ucapnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
