AS masukkan puluhan pejabat Amerika Tengah dalam daftar koruptor

“Orang-orang ini, melalui korupsi mereka yang signifikan, berupaya menghalangi penyelidikan korupsi, dan merusak proses dan institusi demokrasi, melemahkan kemampuan pemerintah di kawasan itu untuk memenuhi kebutuhan warganya, berkontribusi pada migr

Washington (ANTARA) - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Rabu menambahkan puluhan pejabat saat ini, mantan pejabat, anggota parlemen, hakim dan pebisnis dari Amerika Tengah ke daftar nama-nama yang dianggap sebagai aktor "korup dan tidak demokratis".

Deretan nama aktor korup itu disebut sebagai Daftar Engel, yang dibuat berdasarkan undang-undang yang disponsori oleh anggota DPR AS saat itu Eliot Engel.

Nama-nama yang masuk daftar itu termasuk individu dari El Salvador, Honduras, Guatemala dan Nikaragua yang dituduh Washington melakukan kesalahan.

Di antara 60 orang yang disebutkan adalah sekretaris pers Presiden Salvador Nayib Bukele dan penasihat hukumnya, dua hakim agung Guatemala, wakil presiden kongres Honduras dan sejumlah mantan menteri pemerintah dari seluruh wilayah itu.

Para pejabat AS berpendapat bahwa pemberantasan korupsi di Amerika Tengah sebagai salah satu kunci untuk mengatasi akar penyebab rekor migrasi ilegal di perbatasan AS-Meksiko, yang menimbulkan masalah politik dan kemanusiaan bagi Presiden Joe Biden.

“Orang-orang ini, melalui korupsi mereka yang signifikan, berupaya menghalangi penyelidikan korupsi, dan merusak proses dan institusi demokrasi, melemahkan kemampuan pemerintah di kawasan itu untuk memenuhi kebutuhan warganya, berkontribusi pada migrasi tidak karuan dan mengacaukan masyarakat, ” Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Mereka yang disebutkan dalam daftar itu, yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dirilis setiap tahun oleh Departemen Luar Negeri, akan dicabut visa AS mereka dan tidak akan dapat masuk ke Amerika Serikat.

Nikaragua ditambahkan ke daftar untuk pertama kalinya setelah pemilihan November Daniel Ortega, mantan gerilyawan Marxis, memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut.

Kemenangan itu diperoleh setelah Ortega memenjarakan saingan dan menindak media kritis.

Presiden AS Joe Biden menilai pemilihan itu sebagai penipuan dan menjatuhkan sanksi kepada pejabat Nikaragua.

Departemen Luar Negeri AS menunjuk 23 hakim dan jaksa yang dikatakannya "merusak proses demokrasi" atas dugaan keterlibatan mereka dalam pemenjaraan dan penuntutan tokoh-tokoh oposisi.

Sekretaris pers Bukele, Jose Ernesto Sanabria, dituduh "menggunakan pengaruh Kepresidenan untuk secara tidak tepat menekan pejabat di partai politik oposisi untuk mengundurkan diri dengan ancaman tuduhan melakukan tindak pidana."

Orang lain dari El Salvador yang ditambahkan ke daftar termasuk Christian Reynaldo Guevara Guadron, seorang anggota parlemen dan "kepala faksi" untuk partai Ide Nuevas Bukele.

Bukele telah menuai kritik internasional, termasuk dari Amerika Serikat, atas apa yang dilihat banyak orang sebagai kemunduran demokrasi.

Dia mengumumkan keadaan darurat pada Maret dalam apa yang dia gambarkan sebagai upaya untuk mengendalikan lonjakan pembunuhan, menangguhkan beberapa perlindungan konstitusional.

Di antara orang Guatemala yang terdaftar adalah kepala Kantor Penuntut Khusus Anti Impunitas, mantan menteri komunikasi dan beberapa pengusaha.

Di antara orang-orang Honduras terkemuka yang disebutkan adalah Enrique Alberto Flores Lanza, menteri kepresidenan dari 2006 hingga 2009.

Departemen Luar Negeri AS menuduh dia "terlibat dalam korupsi yang signifikan dengan menerima 2 juta dolar AS (Rp29,98 miliar) uang rakyat dari Bank Sentral Honduras dan mendistribusikannya kembali secara tidak semestinya kepada sekutu politik.

" Daftar untuk orang-orang Honduras juga termasuk mantan menteri tenaga kerja dan mantan menteri kesehatan."

Sumber: Reuters