Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan rapat di Kantor Pusat PLN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk membahas soal pembangkit listrik berbahan bakar murah. Jusuf Kalla datang di Kantor Pusat PLN pada pukul 14.00 seusai menunaikan shalat Jumat disertai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro dan Meneg BUMN, Sugiharto. Menurut Sekretaris Wakil Presiden, Gembong Priyono, yang ditemui saat mendampingi kunjungan ke PLN tersebut, kedatangan Wakil Presiden dalam rangka rapat membahas pembangunan pembangkit listrik. Saat ditanyakan mengapa rapat dilakukan di PLN, Gembong mengatakan hal ini karena Wapres ingin suasana baru karena bosan untuk rapat di Istana Negara. Rapat itu sendiri berlangsung selama hampir dua jam. Pada kesempatan itu Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan pemerintah berupaya untuk tidak menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dengan mengambil dua alternatif, yaitu menambah subsidi serta melakukan efisiensi terhadap PLN. "Keputusan untuk menaikkan atau tidak TDL akan dilakukan minggu depan, tetapi kalau dari perhitungan seperti itu dua langkah itu bisa saja tidak naik," kata Jusuf Kalla menjawab wartawan di Jakarta, Jumat. Ia menegaskan pemerintah tidak pernah ingin menaikkan harga, persoalan TDL setelah dihitung-hitung ada defisif PLN sebesar Rp27 triliun, tetapi ada subsidi Rp17 triliun. Sehingga ada sisa Rp10 triliun yang harus dicari siapa yang akan menanggung. "Cuma ada dua kemungkinan yang bisa menanggung yaitu pemerintah melalui penambahan subsidi jika disetujui oleh DPR, kedua masyarakat atau konsumen, tentu saja dengan menaikkan TDL," katanya. Ia menambahkan pemerintah akan mencoba mengambil jalan tengah dengan cara sebagian akan dilakukan dengan penambahan subsidi melalui persetujuan DPR dan setengahnya melalui efisiensi PLN. Dikatakannya penyakit PLN sebenarnya sederhana yaitu terlalu banyak memakai BBM. Jika TDL naik katanya bisa berdampak pada hal-hal yang lain seperti harga bahan pokok naik dan ekspor merosot, karenanya pemerintah setuju untuk menstabilkan ekonomi riil tetapi diupayakan efisiensi PLN serta sumber pendapatan yang lain seperti pajak. Wapres Jusuf Kalla dalam rapat dengan jajaran direksi PLN di kantor PLN untuk membahas sejauh mana efisiensi dapat dilakukan. Di antaranya kemungkinan untuk beralih kepada pembangkit berbahan bakar murah seperti gas dan batubara. (*)

Copyright © ANTARA 2006