Kementerian BUMN perlu prioritaskan usaha ultra mikro kecil naik kelas

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior CORE Indonesia Ina Primiana menyarankan supaya Kementerian BUMN juga memprioritaskan usaha ultra mikro kecil agar naik kelas karena mereka masih sangat membutuhkan pendampingan dari pemerintah.

"Menteri Erick dapat melakukan intervensi untuk membantu pengusaha ultra mikro. Jika ekosistem BUMN dan pengusaha ultra mikro ini terbentuk, maka secara otomatis kapasitas dan kualitas barang-barang produksi UMKM akan meningkat," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ina menilai Menteri Erick bisa menjadikan pengusaha ultra mikro tersebut sebagai mitra strategis bagi BUMN karena dukungan yang dibutuhkan pengusaha ultra mikro adalah pendampingan, pembinaan, dan jaringan untuk memasarkan produk mereka.

Ia berharap BUMN dan pengusaha menegah yang sudah memiliki pangsa pasar ekspor dapat mengikutsertakan pengusaha ultra mikro kecil sebagai pendukung rantai pasok.

"BUMN dan pengusaha menegah jangan mengandalkan bahan baku impor saja. Jika rantai pasok masih masih dibebani dengan biaya logistik yang tinggi dan bahan baku didominasi dari impor, harga barang UMKM tak akan mampu bersaing dengan produk UMKM dari luar," kata Ina.

Sebelumnya dalam kunjungan ke Indonesia pada 17 Juli 2022 lalu, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN yang telah memberdayakan UMKM dengan memberikan kesempatan mereka untuk membuka gerai di mal Sarinah.

Ina berharap pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Kementerian BUMN tak berhenti hanya memberikan tempat di Sarinah saja, karena UMKM yang masuk ke Sarinah merupakan pengusaha menegah atas yang sudah memiliki kemampuan dan kualitas dalam mengekspor barang produksinya ke pasar pasar global.

Saat ini, jumlah pengusaha UMKM mencapai 65 juta dan memiliki kelas yang berbeda-beda. Kondisi itu membuat pemberdayaan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas pengusaha UMKM tak bisa disamaratakan.

Kementerian BUMN sejauh ini sudah memiliki rencana untuk membuat UMKM naik kelas. Berbagai upaya dilakukan seperti memberikan pinjaman melalui PNM Mekaar, penyaluran KUR yang masif melalui bank Himbara serta membuatkan ruang eksibisi bagi UMKM di Sarinah.

Ina menuturkan bahwa pemerintah harus mengerti betul permasalahan yang tengah dihadapi oleh masing-masing UMKM tersebut. Dengan mengerti permasalahan dan memberikan solusi tepat, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran berharap akan semakin banyak UMKM yang bisa masuk ke Sarinah.

"Memberdayakan UMKM agar naik kelas merupakan tugas bersama yang melibatkan multi kementerian dan pemerintah daerah, 65 juta UMKM tersebut diharapkan memiliki daya saing yang lebih besar dan produknya memiliki kesempatan untuk masuk ke Sarinah menembus pasar global," ungkap Ina.

Sinergi yang baik antar kementerian dan pemerintah daerah akan menciptakan UMKM yang bisa menjadi juara di suatu daerah yang dapat mengungkit ekonomi di wilayah tersebut.

Kehadiran UMKM juga akan menjadi pendorong UMKM lainnya untuk tumbuh, karena satu UMKM dengan UMKM lainnya akan saling terkait, sehingga pengusaha UMKM yang dapat masuk ke Sarinah atau menembus pasar global tak hanya itu-itu saja.

"Sarinah hanya sebagai salah satu tools yang dibangun oleh Menteri Erick untuk mengembangkan UMKM. Kementerian lain dan Pemda juga harus memiliki peran yang sama untuk menciptakan UMKM yang unggul, termasuk memperhatikan rantai pasok," jelas Ina.

"Sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah akan menciptakan banyak UMKM yang unggul baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga barang UMKM tersebut bisa diterima di pasar internasional atau toko-toko di dalam negeri yang memiliki standar internasional," imbuhnya.