Jakarta (ANTARA News) - Forum Papua mendesak pemerintah Indonesia untuk mengaudit secara transparan pendapatan pertambangan PT Freeport Indonesia, termasuk kontribusi perusahaan pertambangan raksasa itu terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, kata Ketua Forum Papua Albert Hasibuan, di Jakarta, Kamis malam, pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah setempat harus juga melakukan audit atas kerusakan lingkungan dan kerusakan sosial-budaya yang diderita masyarakat Papua sehubungan adanya kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia. "Melalui audit yang transparan itu maka diketahui manfaat keberadaan PT Freeport bagi masyarakat Papua. Jika dinilai masih terlalu kecil maka kita harus berani meminta perjanjian bagi hasil direvisi, selain menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan sosial- budaya yang diakibatkan PT Freeport Indonesia," katanya. Menurutnya, agar kasus tuntutan penutupan PT Freeport Indonesia tidak bergeser ke arah politik, seperti penolakan Pilkada Papua, Irjabar, bahkan mau menuntut merdeka, maka pemerintah harus mampu menyerap pemikiran masyarakat Papua, sekaligus segera melakukan audit yang transparan atas penghasilan PT Freeport Indonesia. Ia mengatakan mendukung pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta para elit politik membaca situasi dengan tidak menyampaikan hal- hal yang provokatif. Aksi unjuk rasa yang awalnya menuntut penutupan PT Freeport Indonesia telah bergeser ke arah isu penolakan Provinsi Irjabar, penolakan Pilkada, dan tuntutan merdeka. Menurut Albert, masyarakat Papua itu masih sederhana dan berpikiran polos, sehingga para elit di Papua, Irjabar, dan Jakarta, seharusnya bisa menahan diri agar permasalahannya tidak melebar. Meski demikian, ia juga mendesak pemerintah untuk merekam pemikiran dan perasaan- perasaan rakyat Papua, karena keberadaan PT Freeport Indonesia selama ini dinilai hanya menguntungkan Jakarta, bukan masyarakat Papua. Karenanya, ia mengatakan tidak heran jika ada yang menggeser tuntutan penutupan PT Freeport Indonesia ke arah tuntutan politis, seperti penolakan Pilkada. "Dalam rangka mencari jalan keluarnya, pemerintah harus merekam perasaan- perasaan masyarakat Papua. Selain itu, para elit politik harus menahan diri," tegasnya. Agar permasalahan tidak melebar, Albert mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengadit secara transparan atas pendapatan PT Freeport Indonesia, melakukan audit atas kerusakan lingkungan dan sosial- budaya masyarakat Papua, serta melakukan revisi peraturan jika kontribusi PT Freeport Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat Papua masih terlalu kecil. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan di Abepura Papua, Kamis, mengakibatkan 3 polisi dan 1 prajurit TNI tewas, dan puluhan aparat maupun masyarakat sipil mengalami luka- luka serius. Menurut Kapolda Papua Irjen Pol Tommy Jacobus, pihaknya sudah mengamankan 40 orang yang diduga terlibat, satu di antaranya berinisial "CB" yang merupakan salah satu tokoh penggerak dalam kasus tersebut. Kapolda menyatakan kasus demo dan pemalangan ini diduga sudah tidak murni sehingga pihaknya akan terus mengembangkan penyelidikan. Sebelumnya pihak Polda sudah meminta tolong melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat, bahkan pihak DPRD, untuk bertemu dengan para demonstran namun ternyata tidak diindahkan sama mereka.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
