Sekjen PBB ajak bangun multilateralisme untuk atasi perubahan iklim

Kita harus membangun kembali kepercayaan dan bersatu --untuk menjaga suhu 1,5 derajat dan membangun komunitas yang tahan iklim,

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengajak negara-negara kembali membangun multilateralisme untuk menangani dampak perubahan iklim.

Guterres menyoroti kegagalan negara-negara untuk bekerja sama menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius selama lima tahun ke depan --sebuah target yang disepakati dalam Perjanjian Paris 2015.

“Kita harus membangun kembali kepercayaan dan bersatu --untuk menjaga suhu 1,5 derajat dan membangun komunitas yang tahan iklim,” kata dia, seperti dikutip dalam salinan pidato yang ia sampaikan melalui video pada Petersberg Climate Dialogue, Senin.

Untuk melindungi manusia dan planet ini, kata Guterres, dunia membutuhkan pendekatan menyeluruh yang memenuhi masing-masing pilar Perjanjian Paris.

“Pertama, kita perlu mengurangi emisi --sekarang. Setiap negara perlu meninjau kembali dokumen Nationally Determined Contributions. Kita perlu menunjukkan di COP27 bahwa revolusi energi terbarukan sedang berlangsung,” ujar dia.

Guterres kemudian menggarisbawahi potensi besar untuk transisi energi yang adil yang mempercepat penghentian penggunaan batu bara dengan penerapan energi terbarukan yang sesuai.

Beberapa contoh kerja sama yang dia sebutkan yaitu kesepakatan dengan Afrika Selatan pada November lalu yang menjadi preseden baik, serta kemitraan penting yang sedang dibahas dengan Indonesia dan Vietnam.

Menurut Guterres, negara-negara tersebut mewujudkan potensi kerja sama dalam semangat multilateral dan kolaboratif.

“Namun, izinkan saya menjelaskan bahwa upaya ini harus menjadi tambahan --bukan pengganti-- untuk dukungan yang dibutuhkan negara-negara berkembang untuk memastikan transisi mereka ke masa depan yang bersih dan tahan iklim,” tutur dia.

Guterres berharap G7 dan G20 mampu menunjukkan kepemimpinan --pada NDC, pada energi terbarukan, dan pada kerja sama dengan iktikad baik.

“Kedua, kita harus memperlakukan adaptasi dengan urgensi yang dibutuhkan. Satu dari tiga orang tidak memiliki cakupan sistem peringatan dini,” ujar dia.

Dia menjelaskan bahwa orang-orang di Afrika, Asia Selatan, serta Amerika Tengah dan Selatan 15 kali lebih mungkin meninggal karena peristiwa cuaca ekstrem.

Menekankan bahwa ketidakadilan seperti itu tidak boleh terus bertahan, Sekjen PBB mengajak negara-negara memastikan cakupan sistem peringatan dini universal dalam lima tahun ke depan, sebagai permulaan.

Dia juga menyatakan perlunya menggandakan pendanaan adaptasi menjadi 40 miliar dolar AS (sekitar Rp598,4 triliun) per tahun dan bagaimana negara-negara dapat meningkatkannya menjadi pendanaan mitigasi yang setara.

“Ketiga, seriuslah tentang keuangan yang dibutuhkan negara berkembang. Setidaknya, berhentilah melakukan lip service pada janji 100 miliar dolar AS per tahun. Berikan kejelasan melalui tenggat waktu dan kepastian kapan dana itu dikirim,” kata Guterres.

“Dan mari memastikan bahwa mereka yang paling membutuhkan dana dapat mengaksesnya,” ujar dia, menambahkan.

Sebagai pemegang saham bank pembangunan multilateral, negara maju harus menuntut pengiriman segera dari investasi dan bantuan yang diperlukan untuk memperluas energi terbarukan dan membangun ketahanan iklim di negara-negara berkembang.

Dia meminta bank-bank itu mengubah kerangka kerja dan kebijakan mereka untuk mengambil lebih banyak risiko dan secara dramatis meningkatkan rasio mobilisasi investasi swasta yang saat ini sangat buruk --29 sen untuk setiap dolar AS.

“Mereka harus meningkatkan pendanaan yang tidak memerlukan sovereign guarantee --janji pemerintah untuk membebaskan tanggung jawab pihak ketiga dalam hal wanprestasi,” kata Guterres.

“Dan mereka harus menggunakan kemitraan dan instrumen untuk mengambil risiko yang akan melepaskan triliunan dolar AS investasi swasta yang dibutuhkan. Mari tunjukkan kepada negara berkembang bahwa mereka dapat mengandalkan mitra mereka,” ujar dia, menambahkan.

Keempat, dia menegaskan perlunya respons global untuk mengatasi darurat iklim yang sudah terjadi terlalu lama dan ditunjukkan dengan antara lain dampak kenaikan permukaan laut, kekeringan yang melumpuhkan, dan banjir yang menghancurkan.

“Kita butuh respons global yang nyata yang menjawab kebutuhan orang-orang, komunitas, dan negara yang paling rentan di dunia. Langkah pertama adalah menciptakan ruang dalam proses iklim multilateral untuk mengatasi masalah ini --termasuk pendanaan untuk kerugian dan kerusakan,” tutur dia.

“Ini harus menjadi dekade aksi iklim yang menentukan. Yang berarti kepercayaan, multilateralisme, dan kolaborasi. Kita punya pilihan: tindakan kolektif atau bunuh diri kolektif. Pilihan itu ada di tangan kita,” tutur Guterres.

Baca juga: Badan PBB: Suhu Arktik capai rekor terpanas pada 2020

Baca juga: Konferensi PBB: Bahan bakar fosil pemicu pemanasan global