Pemprov Riau alokasikan dana Rp20 juta per desa atasi stunting

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau terus berkomitmen untuk mendukung penanggulangan stunting dengan mengalokasikan dana operasional sebesar Rp20 juta di setiap desa melalui kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

"Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp20 juta setiap desa itu disesuaikan dengan petunjuk teknis BKK Desa tahun 2022, seperti untuk Kepala Desa di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu," kata Gubernur Riau Syamsuar dalam keterangannya kepada media di Pekanbaru, Senin.

Syamsuar mengatakan dana tersebut dapat digunakan sebagai bantuan usaha untuk rumah tangga miskin atau keluarga terindikasi stunting berupa alat kerja atau alat produksi pendukung kegiatan usaha. Bisa juga berupa bantuan bibit, ternak, benih ikan atau tanaman yang menjadi usaha penunjang keluarga miskin.

Bagi keluarga yang belum beruntung tersebut atau terindikasi stunting dapat memiliki pekerjaan dan memiliki pendapatan, sehingga diharapkan mampu memenuhi kecukupan kebutuhan keluarganya.

"Ketika usaha mereka sudah berjalan, mereka dapat memberikan bantuan material pembangunan sanitasi MCK misalnya, untuk mandi, cuci dan kakus bagi rumah tangga miskin atau keluarga terindikasi stunting. Selain itu, juga dapat memberi bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin atau terindikasi stunting, berupa seragam sekolah, sepatu, tas dan buku," ujarnya.

Syamsuar menyebut BKK untuk desa, khususnya desa mandiri. Pada tahun 2019, di Provinsi Riau hanya ada 10 desa mandiri, namun setelah adanya program bantuan keuangan khusus kepada desa, jumlah desa mandiri di provinsi itu meningkat menjadi 61 desa pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 menjadi 101 desa dan tahun 2022 menjadi 159 Desa Mandiri.

"Berarti sudah 10 persen, karena desa kita jumlahnya 1.591 desa," katanya.

Khusus di Kabupaten Rokan Hulu, lanjutnya, jumlah desa mandiri tahun 2022 sebanyak 5 desa, dimana tahun sebelumnya belum ada satu pun desa yang mandiri (Desa Mandiri).

Sementara itu, jumlah desa sangat tertinggal terus mengalami penurunan, dari 45 desa pada tahun 2019, menjadi 35 desa tahun 2020, dan 28 desa pada tahun 2021. Sedangkan pada 2022 menjadi 24 desa.

"Khusus di Kabupaten Rokan Hulu, desa sangat tertinggal pada tahun ini sudah tidak ada lagi. Namun, desa tertinggal masih ada dua desa dari 17 desa tertinggal di data tahun 2019. Artinya, adanya peningkatan. Dengan adanya BKK untuk desa, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di desa," katanya.