Anggota DPRD DKI minta transparansi soal penjabat sekda

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas meminta transparansi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait rencana pelantikan penjabat sekretaris daerah (sekda) yang batal dilaksanakan pada Senin.

"Itu tidak bisa main gonta-ganti, tidak jelas, kecuali kinerja sekda yang lama tidak bagus," kata Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI itu di Jakarta, Senin.

Anggota Komisi B DPRD DKI itu mengaku mendapat informasi terkait pelantikan penjabat Sekda DKI Jakarta melalui pesan aplikasi.

Dia menambahkan, penetapan penjabat Sekda DKI Jakarta melalui mekanisme dari Kementerian Dalam Negeri yang diusulkan oleh gubernur.

"Gubernur hanya mengajukan ke Kemendagri, kewenangannya ada di Kemendagri," katanya.

Sebelumnya, beredar undangan dari Gubernur DKI Jakarta terkait pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Penjabat Sekretaris Daerah pukul 13.30 WIB di Balairung Balai Kota Jakarta pada Senin ini.

Dalam surat tersebut juga tertera sembilan undangan, yakni Wakil Gubernur DKI, Ketua DPRD DKI, Asisten Perekonomian serta Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Selain itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Pemprov DKI, Ketua TP PKK DKI, Ketua BKOW DKI serta Ketua IV bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK DKI.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi juga sudah menerima surat undangan tersebut dan kemudian agenda itu dibatalkan setelah mengonfirmasi kegiatan itu kepada Sekda DKI Marullah Matali.

"Tadi pagi saya konfirmasi ke Pak Sekda, tidak jadi, dibatalkan itu," kata Prasetio.