Menaker: Pengiriman PMI ke Malaysia dan Arab Saudi dalam pembahasan

MoU (perjanjian) sudah ada, tapi belum bisa implementasi karena masing-masing negara sedang memperbaiki sistemnya, kalau sudah selesai maka penempatan PMI itu bisa dilakukan lagi

Palembang (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyebutkan kelanjutan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia dan Arab Saudi yang saat ini sedang terhenti masih dalam pembahasan antara pemerintah terkait masing-masing negara.

Ida Fauziah di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, mengatakan pembahasan tersebut terkait perbaikan sistem pengiriman dan penempatan PMI di Malaysia dan Arab Saudi yang bakal menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System.

“MoU (perjanjian) sudah ada, tapi belum bisa implementasi karena masing-masing negara sedang memperbaiki sistemnya, kalau sudah selesai maka penempatan PMI itu bisa dilakukan lagi,” kata Menaker Ida Fauziah usai Penutupan Kongres Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan.

Menurut dia, Pemerintah RI bersama Pemerintah Malaysia dan Arab Saudi mengupayakan pembahasan SPSK tersebut selesai pada tahun 2022 ini.

“Kalau Indonesia siap, sistem itu dibangun Malaysia. Lalu untuk Arab Saudi sendiri semestinya sudah berjalan pada 2020, tapi karena COVID-19 tidak bisa dilakukan, karena MoU-nya habis selama dua tahun sebagai pilot project. Sekarang kami sedang memperbaharui MoU itu, pembahasannya sudah mau selesai,” kata Menaker.

Baca juga: Menaker: MoU dengan Malaysia perbaikan tata kelola penempatan PMI

Dalam pembahasan tersebut, lanjutnya, pemerintah juga mengupayakan PMI dapat dipekerjakan di kedua negara tersebut dengan penempatan kepada pengguna jasa yang berbadan hukum bukan perseorangan ke depannya.

“Masing-masing negara sedang memperbaiki sistemnya, kita berupaya mencari yang terbaik,” ujar Menaker.

Di sisi lain, ia berharap adanya dorongan dari masyarakat untuk membantu pemerintah membekali ketrampilan para angkatan kerja Indonesia sehingga bisa menjawab kebutuhan ketenagakerjaan global saat ini.

Salah satu harapannya itu tertuju kepada Fatayat NU, sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota mencapai 10 ribu orang.

Menurutnya, Fatayat NU diharapkan bisa fokus dalam upaya mencetak generasi perempuan Indonesia yang tangguh, bila ingin melihat para generasi harapan bangsa itu bisa unggul dan mendapatkan pekerjaan tingkat global.

Baca juga: Menaker pastikan terus tingkatkan kualitas perlindungan bagi PMI

Sebab berdasarkan data angkatan kerja yang mereka himpun, lanjutnya, Indonesia saat ini didominasi perempuan dengan usia pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah sehingga kemampuan kerjanya masih terbatas.

“Karena hal itulah perempuan kita masih menjadi sebagai unskill workers (pekerja tidak terampil) berdasarkan persepsi dunia,” kata Ida.

Ida mengaku optimistis Fatayat NU dibawah kepengurusan periode 2022-2027 bisa merubah persepsi dunia terhadap tenaga kerja perempuan Indonesia melalui sistem pengkaderisasiannya yang berlandaskan ahlussunnah wal jamaah.

“Saya berharap Fatayat NU, fokus dan efektif, meningkatkan produktifitas para anggotanya yang masih berusia produktif sehingga mereka bisa berkontribusi dalam proses pembangunan negeri, tentu unggul dalam persaingan global,” kata Menaker.

Baca juga: Menaker RI: Fatayat NU fokus mencetak perempuan Indonesia yang tangguh