Megawati serukan Indonesia antisipasi krisis pangan

Jakarta (ANTARA) -

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerukan agar Indonesia segera melakukan antisipasi agar tak terjadi krisis pangan.

"Kita sama-sama berharap Indonesia terhindar dari ancaman krisis pangan yang menghantui dunia, yang harus segera kita antisipasi dari saat ini agar hal itu tidak terjadi," kata Megawati dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Saat membuka program KKN Kebangsaan Tahun 2022, Presiden ke-5 RI itu mengatakan langkah antisipatif tersebut perlu dilakukan dengan berkaca dari kasus kegagalan Sri Lanka dan dunia, yang terancam krisis pangan serta resesi dipicu masalah inflasi.

Seperti sudah diingatkan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, krisis pangan berpotensi terjadi mulai tahun ini di negara-negara yang dinyatakan gagal karena mengalami keterpurukan ekonomi, seperti di Sri Lanka.

Kalau ekonomi itu gagal atau hancur, menurut dia, tentu pikiran yang paling utama adalah upaya mendapatkan bahan makanan.

"Pangan itu menjadi sebuah pertanyaan besar; dan sekiranya akan terjadi, walau tentu kita berharap hal itu tidak terjadi, sehingga dengan demikian kita sendiri harus mulai berpikir pada saat sekarang ini untuk bagaimana kita bisa menjalankan dan menghasilkan kedaulatan pangan Indonesia itu," jelasnya.

Menurut Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu, peran Indonesia sangat penting selama perguruan tinggi menaruh perhatian besar terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset dan inovasi di bidang pangan.

Indonesia begitu kaya dan menghasilkan sumber pangan beragam, tambahnya. Sumber pangan itu seharusnya diolah melalui sebuah kerja yang bersinergi dari hulu ke hilir serta didukung oleh riset tentang sumber benih, pengembangan kemampuan produksi, pengolahan hasil pangan, serta sistem distribusi berkeadilan.

"Maka Indonesia bisa hadir sebagai lumbung pangan dunia," katanya.

Selain itu, dia mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan bahan pangan utama selain beras, seperti singkong, jagung, sorgum, umbi, dan pisang.

"Dua tahun yang lalu, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, saya telah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran eksekutif kami, yaitu yang disebut program menanam 10 tanaman pendamping beras, yaitu hanjali atau jali-jali, jagung, pisang, porang, sagu, singkong, sorgum, sukun, talas, ubi jalar," katanya.

Dia menjelaskan saat ini porsi konsumsi nasi oleh masyarakat Indonesia mencapai 60 persen dan pada 2045 diprediksi memerlukan hingga 319 juta ton beras. Dia menyebut angka konsumsi itu sangat besar dan menjadi tantangan karena Indonesia masih terkendala alih fungsi lahan pertanian, krisis iklim, kekeringan, gagal panen, hingga ketidakpastian pandemi.

Sebagai gambaran, katanya, data produksi beras pada masa pandemi tahun 2020 hanya mencapai 31,33 juta ton, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 31,69 juta ton. Oleh karena itu, untuk mengisi kekurangannya dia mengatakan ide makanan pendamping beras menjadi penting.

"Saya yakin dengan kesadaran bersama, ditambah sosialisasi yang harus gencar, masif akan pentingnya mengembangkan dan mengonsumsi bahan pangan selain beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia, ancaman krisis pangan itu sekiranya dapat kita minimalkan; atau tentu yang kita sangat berkeinginan tidak sampai terjadi," tuturnya.

Megawati mengatakan perlu kesadaran dan gotong royong dalam mengembangkan food estate. Selain itu, peran para pengambil kebijakan, masyarakat, dan kaum muda juga diperlukan.

"Generasi muda untuk menjadikan pangan sebagai sumber daya strategis yang menentukan mati-hidupnya suatu bangsa," tegasnya.

Dia mengapresiasi program KKN Kebangsaan yang memberikan mahasiswa pengalaman langsung. Namun, hal itu tak cukup karena mahasiswa dan pihak kampus harus mendorong terlibat lebih jauh dalam penguasaan iptek, riset dan inovasi.

"Itulah sebagai hulu kemandirian pangan. Tanpa itu, semua tidak akan terjadi," ujarnya.

Program KKN Bersama Tahun 2022 diikuti mahasiswa dari 73 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, dengan melibatkan 2.331 mahasiswa yang akan ditempatkan di 100 desa di wilayah Kalimantan Tengah.