"Yang tak kalah penting adalah kewajiban menerapkan keamanan sibernya, baik itu sistem, jaringan, maupun aplikasi juga perlu diamankan. Karena super-apps bagus hanya jika keamanan siber bisa diterapkan dengan maksimal," kata Pratama Persadha dikutip dari siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Empat jurus hindari penipuan online
Menurut Pratama, penerapan keamanan siber dapat dilakukan misalnya dengan penggunaan teknologi yang paling mutakhir seperti teknologi enkripsi yang canggih. Selain itu, pengamanan yang baik juga perlu diterapkan tidak hanya di aplikasi tapi juga di pusat data.
"Lalu, bentuk SDM khusus untuk menangani super-apps ini. Tidak ketinggalan masalah tata kelola yang baik, plus regulasi pemerintah dalam hal ini Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang kuat," imbuh Pratama.
Beberapa waktu lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate berencana melebur 24.400 aplikasi milik pemerintah yang ada saat ini ke dalam sebuah super-apps.
Menurut Pratama, saat ini memang sudah terlalu banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah. Setiap kementerian dan lembaga negara, dikatakan Pratama bahkan memiliki aplikasi yang hampir mirip dengan sistem yang berbeda.
Selain itu, lanjut dia, banyak juga aplikasi atau website yang sudah lama tidak terpakai namun masih hidup, sehingga berpotensi melahirkan ancaman baru mulai dari anggaran, data yang simpang siur, hingga sistem keamanan.
“Dengan banyaknya aplikasi dan website yang menganggur ini, banyak potensi serangan dan kebocoran data. Sistem yang aktif dipakai saja masih menjadi sasaran empuk. Karena itu dalam membangun super-apps nanti perlu tim yang kuat, misalnya dari Kominfo, BSSN, BIN serta lembaga negara lain yang berkepentingan," ujar Pratama.
Tak hanya soal keamanan siber, Pratama juga mengingatkan bahwa untuk membuat super-apps memerlukan pusat data nasional yang akan menjadi server utama untuk mengolah seluruh data yang masuk terutama data kependudukan.
"Lalu yang harus disiapkan juga adalah program satu data nasional, jadi harus jelas data mana dari siapa yang digunakan dalam super-apps ini. Diharapkan dari super-apps ini, semua kementerian dan lembaga sudah bisa berkolaborasi dalam sebuah platform digital," tutup Pratama.
Baca juga: Kiat menjaga data pribadi di akun e-commerce
Baca juga: Asosiasi soroti pentingnya implementasi "GRC" bagi tekfin
Baca juga: BSSN tingkatkan keamanan siber dengan beragam layanan
Pewarta: Suci Nurhaliza
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2022
