Mendes PDTT nilai BUMDes mampu jaga pertumbuhan ekonomi desa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menilai badan usaha milik desa (BUMDes) mampu menjaga sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa berkeadilan.

"Sebagai satu-satunya entitas badan hukum publik di desa, BUMDes mampu menjaga sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa yang berkeadilan," kata Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, BUMDes mampu menjalankan SDGs Desa Tujuan ke-8, yakni Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, sekaligus SDGs Desa Tujuan ke-18, yakni Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Hingga kini, ia menyampaikan Kemendes PDTT telah meningkatkan jumlah maupun kualitas BUMDes. Pada 2014, hanya terdapat 8.189 BUMDes, sementara pada 2022 mencapai 60.417 BUMDes telah beroperasi di desa.

"Tercatat pula berdirinya 6.583 BUMDes Bersama (BUMDesma) sebagai wujud kerja sama usaha antardesa," ujar Gus Halim, demikian ia biasa disapa.

Ia menilai, meningkatnya gairah mendirikan BUMDes bersamaan dengan terbitnya kebijakan peningkatan kualitas BUMDesa. Apalagi setelah UU 11/2020 tentang Cipta Kerja terbit yang menguatkan posisi legal BUMDes sebagai entitas badan hukum publik terbaru.

Tercatat, dari 51.134 BUMDes pada 2020, tumbuh 9.283 BUMDes pada tahun 2021 hingga mencapai 60.417 BUMDes pada 2022.

"Kegairahan desa juga terbaca dari alokasi untuk BUMDes dalam APBDes. Dihimpun dari 74.961 desa, APBDes 2022 mencapai Rp117,04 triliun," ujarnya dalam Inaugurasi Deepening Desa Brilian 2022 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/7).

Ia menambahkan, sebanyak Rp867,66 miliar dari volume APBDes 2022 dialokasikan untuk pendirian dan permodalan BUMDes. Hal ini menunjukkan peran BUMDes semakin menguat di desa-desa.

Ia menekankan bahwa akuntabilitas BUMDes pun terjaga melalui pelaporan tahunan ke hadapan warga desa melalui musyawarah desa.

Jika suatu BUMDes mengalami kebangkrutan, Mendes PDTT mengatakan, maka PP 11/2021 telah menyediakan mekanisme untuk memulihkan kembali BUMDes, baik dengan mengganti pengurus, menambah modal awal, maupun mengganti unit usaha.

"Semuanya akan sah, jika diputuskan dalam musyawarah desa kembali," katanya.

Untuk memastikan berlangsungnya one village one BUMDes, terdapat sistem pendaftaran yang hanya menerima satu BUMDes dari satu desa, yakni http://bumdes.kemendesa.go.id/.

"Satu desa tidak bisa mendaftar lebih dari satu BUMDes. Dan, nama BUMDes yang telah disetujui adalah yang telah ditandatangani Mendes PDTT, tidak bisa diubah kembali," tuturnya.