Bupati Kepulauan Sula-Malut tetapkan status darurat banjir

Bupati Fifian memerintahkan perangkatnya dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempercepat penanganan darurat banjir di wilayah Kepulauan Sula. Di samping itu, upaya ini untuk kesiapsiagan menghadapi potensi bahaya banjir susulan

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Bupati Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara (Malut), Fifian Adeningsih Mus menetapkan status darurat banjir, setelah sejumlah kecamatan di wilaya tersebut terendam banjir.

"Bupati Fifian memerintahkan perangkatnya dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempercepat penanganan darurat banjir di wilayah Kepulauan Sula. Di samping itu, upaya ini untuk kesiapsiagan menghadapi potensi bahaya banjir susulan," kata Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Penetapan status darurat terhitung sehari usai bencana, sejak 14 hingga 21 Juli 2022, demikian menurut keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

Prakiraan cuaca pada Jumat (15/) ini menyebutkan wilayah Kepulauan Sula berpeluang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, sedangkan esok hari (16/7) hujan ringan.

Banjir yang terjadi setelah hujan lebat disertai angin kencang menerjang tiga kecamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Sula mencatat peristiwa yang berlangsung pada pukul 21.00 WITA ini merendam 13 desa pada sejumlah kecamatan.

Wilayah desa yang terdampak di tiga kecamatan yakni Desa Fagudu, Falahu, Fogi, Mangon, Pastina, Umalaya, Waibau, Waiham dan Wai Ipa di Kecamatan Sanana.

Kemudian Desa Fukwew, Mangega dan Pohea di Kecamatan Sanana Utara, serta Desa Pastina di Sulawesi Tengah.

BPBD melaporkan 750 KK terdampak pada sejumlah desa. Tidak ada laporan korban jiwa atau warga yang mengungsi.

"Banjir dengan tinggi muka air 60 - 70 cm ini mengakibatkan rumah rusak berat 7 unit dan terdampak 750 unit. Sedangkan infrastruktur publik, BPBD menyebutkan fasilitas pendidikan terdampak 8 unit dan kesehatan 2 unit," kata Abdul.

Selain itu, beberapa fasilitas terdampak berupa talud penahan banjir 2 unit, jembatan 2 unit, kantor 4 unit, serta jalan 2 titik.

Sejak dini personel BPBD Kepulauan Sula telah bersiaga untuk mengantisipasi kondisi warga yang membutuhkan evakuasi. Berbagai unsur terlibat dalam penanganan darurat, seperti TNI, Polri, aparat desa dan kecamatan serta OPD terkait.

"Melihat kajian inaRISK, kecamatan terdampak termasuk 9 wilayah di Kabupaten Kepulauan Sula dengan potensi bahaya banjir kategori sedang hingga tinggi. Daerah terdampak juga teridentifikasi memiliki bahaya tanah longsor dengan kategori sama," katanya.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk tetap waspada dan siap siaga untuk menghadapi banjir. Masyarakat diharapkan untuk terus memantau kondisi cuaca dalam mengantisipasi bahaya banjir, seperti ketika hujan lebat berdurasi lama. Warga dapat mengikuti instruksi otoritas daerah untuk upaya-upaya tanggap darurat, demikian Abdul Muhari.