BI catat utang luar negeri RI turun jadi 406,3 miliar dolar AS per Mei

Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi utang luar negeri sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2022 sebesar 406,3 miliar dolar AS atau mengalami penurunan dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 410,1 miliar dolar AS.

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi utang luar negeri sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, utang luar negeri Mei 2022 terkontraksi 2,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 2,0 persen (yoy)," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Jumat.

Ia memaparkan utang luar negeri pemerintah pada Mei 2022 sebesar 188,2 miliar dolar AS menurun dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 190,5 miliar dolar AS.

Secara tahunan, utang luar negeri pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,5 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 7,3 persen (yoy).

"Tren penurunan utang terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo di bulan Mei 2022 dan pengaruh sentimen global yang memicu pergeseran investasi portofolio di pasar SBN domestik oleh investor nonresiden," katanya.

Sementara itu, pinjaman luar negeri mengalami sedikit kenaikan dari bulan sebelumnya, terutama pinjaman bilateral dari beberapa lembaga partner yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek prioritas.

Penarikan utang luar negeri dalam periode Mei 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan utang luar negeri Pemerintah ini untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan Mei 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencakup 24,5 persen dari total dan sektor jasa pendidikan 16,5 persen.

Selain itu, utang untuk prioritas sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,1 persen, sektor konstruksi 14,3 persen serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,8 persen.

Posisi utang luar negeri Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan utang dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total.

Erwin juga memaparkan utang luar negeri swasta pada Mei 2022 yang tercatat 209,4 miliar dolar AS, mengalami penurunan dari posisi April 2022 sebesar 210,9 miliar dolar AS.

Secara tahunan, menurut dia, utang luar negeri swasta terkontraksi 0,7 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 0,3 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Penurunan tersebut dikontribusikan oleh utang perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 0,8 persen (yoy).

"Perkembangan ini terutama berasal dari pembayaran pinjaman dan surat utang yang jatuh tempo," kata Erwin.

Di sisi lain, utang luar negeri lembaga keuangan (financial corporations) tumbuh sebesar 0,3 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,9 persen (yoy).

Berdasarkan sektor, utang luar negeri swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 77,3 persen dari total.

"Utang luar negeri tersebut tetap didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,4 persen terhadap total utang luar negeri swasta," kata Erwin.

Secara keseluruhan, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat dan terkendali dengan rasio mencapai 32,3 persen terhadap PDB atau menurun dibandingkan posisi April 2022 sebesar 32,6 persen.

Untuk menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan.