New York (ANTARA News) - Delegasi Indonesia mengharapkan Dewan Hak Azasi Manusia (HAM) yang terbentuk setelah melalui voting di Majelis Umum PBB, Rabu, nantinya tidak akan pilih-pilih kasus, sehingga bisa memberi manfaat bagi semua negara dan masyarakat di dunia. "Semua negara, kaya-miskin, besar-kecil, maju dan sedang berkembang, memiliki hak yang sama untuk mendapat manfaat dari badan ini," kata Wakil Tetap RI untuk PBB, Rezlan Ishar Jenie di New York. Dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB tersebut, Rezlan mengatakan sudah seharusnya Dewan HAM berpegang pada prinsip-prinsip yang telah disepakati, yakni universal, obyektif dan tidak pilih-pilih dalam mempertimbangkan isu-isu HAM. Dewan HAM perlu menanggapi semua hak manusia, termasuk hak untuk pembangunan secara adil, serta menghilangkan standar ganda dan politisasi. Di dunia ini, katanya, tidak ada negara yang sempurna dalam "performance" di bidang HAM. "Oleh sebab itu kita harus berkerja sama agar Dewan ini bisa memenuhi keperluan yang berbeda-beda dalam pembangunan kapasitas," katanya. Selain itu, Dewan HAM perlu memberi prioritas bagi setiap negara dengan memperhatikan secara penuh kepentingan nasional dan regional, serta latar belakang sejarah, budaya dan agama di negara-negara tersebut. Dubes Rezlan juga menyinggung mengenai hubungan antara kerja Dewan HAM dengan kasus kartun yang menghina Nabi Muhammad di surat kabar Denmark yang menimbulkan kemarahan umat Islam baru-baru ini. "Menurut pengertian kami, salah satu tugas Dewan HAM nantinya adalah mencegah terjadinya insiden seperti itu, dan juga memikirkan strategi untuk peningkatan pengertian dan penghormatan kepada semua agama dan nilai budaya di masyarakat," katanya. Hal tersebut, tambahnya, untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi harus disertai sikap tanggung jawab dan memperhatikan hukum-hukum HAM yang diakui secara internasional. Indonesia termasuk di antara 170 negara yang menyatakan setuju atas resolusi Dewan HAM yang diajukan dalam Majelis Umum PBB. Empat negara termasuk AS menyatakan tidak setuju. "Kami menyesalkan bahwa voting harus dilakukan untuk menentukan isu resolusi yang sangat penting ini," kata Dubes Rezlan. Indonesia, katanya, mengharapkan perbedaan pendapat dari voting itu bisa selesai dan kini saatnya semua negara bekerja sama untuk memastikan Dewan HAM berfungsi secara efektif bagi semuanya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
